JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan klarifikasi tegas terkait tuduhan yang menyebut dirinya sebagai penyandang dana atau ‘bohir’ di balik kasus isu ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Tuduhan tersebut dilayangkan oleh Rismon Sianiapar.
JK mengaku merasa geram atas tuduhan tersebut. Ia membantah keras telah memberikan dana sebesar Rp 5 miliar sebagaimana yang dituduhkan. Bahkan, JK menegaskan bahwa ia sama sekali tidak mengenal sosok yang menuduhnya.
“Ini soal Rismon ini sudah melibatkan semua orang, dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan saja. Jadi saya marah kenapa? Apalagi saya dituduh kasih Rp 5 M, mana saya kasih Rp 5 M? Ketemu saja tidak tahu saya, kenal pun tidak,” tegas JK saat memberikan keterangan pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).
JK mengungkapkan bahwa dirinya sempat dihubungi oleh Rismon dan Roy Suryo. Namun, ia memilih untuk menolak komunikasi tersebut karena ingin tetap menjaga sikap netral.
Ungkap Peran di Balik Karier Politik Jokowi
Dalam kesempatan tersebut, JK justru membeberkan fakta mengenai perannya dalam karier politik Jokowi. Ia menegaskan bahwa dirinyalah yang merekomendasikan nama Jokowi kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta kala itu.
JK juga menceritakan latar belakang dirinya bersedia mendampingi Jokowi sebagai Wakil Presiden. Menurut JK, Megawati memintanya secara langsung untuk menjadi pendamping Jokowi karena Megawati menilai Jokowi masih minim pengalaman dan memerlukan bimbingan.
“Ibu Mega bilang, ‘Jangan, Pak Jusuf dampingi. Saya tidak mau teken kalau bukan Pak Jusuf’. Ya bukan saya minta, bukan. Ibu Mega yang minta sama saya agar dampingi karena beliau tidak berpengalaman,” papar JK.
Ia pun menyentil pihak-pihak yang terus menyebarkan narasi negatif atau buzzer yang menyerangnya. “Jadi jangan coba-coba. Minta maaf ya, kasih tahu semua itu buzzer-buzzer itu. Dia tidak jadi Gubernur kalau bukan saya, mengerti?” imbuh JK.
Tuduhan ini muncul setelah JK mengambil langkah hukum dengan melaporkan Rismon ke pihak kepolisian terkait tudingan mendanai kasus ijazah Jokowi. JK menyatakan dirinya tidak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai motif di balik tuduhan tersebut, namun ia menilai masalah ini muncul tepat setelah ia melaporkan Rismon ke polisi.
Klarifikasi ini diharapkan menjadi penutup bagi polemik yang menyeret namanya dalam isu ijazah palsu tersebut, sekaligus meluruskan catatan sejarah mengenai perannya dalam konstelasi politik Indonesia. (Red)