SAMARINDA – Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kalimantan Timur (PA GMNI Kaltim) angkat bicara menanggapi rencana aksi demonstrasi yang akan digelar oleh Aliansi Perjuangan Kaltim pada 21 April 2026 mendatang.
Ketua DPD PA GMNI Kaltim, Heldy Zahri, menilai bahwa rencana aksi tersebut merupakan wujud nyata kecintaan masyarakat terhadap daerahnya. Menurutnya, kritik yang disampaikan kepada pemerintah adalah bentuk gotong royong dalam membangun Kalimantan Timur.
“Demonstrasi itu hal yang biasa. Artinya, ada proses perbaikan yang sedang berjalan. Ini positif bagi pemerintah untuk menerima koreksi agar bekerja lebih baik,” ujar Heldy.
Heldy menyoroti bahwa seringkali aksi demonstrasi tertutup oleh narasi negatif atau framing yang sengaja dibuat pihak tertentu. Hal ini, menurutnya, justru menjadi tembok penghalang bagi pemerintah untuk memahami tuntutan masyarakat secara utuh.
“Sayangnya, terlalu banyak komentar sumbang yang menghilangkan substansi aksi. Padahal, jika kita lihat tiga tuntutan yang dibawa, tidak ada yang berbahaya. Justru, ini menjadi bahan masukan yang sangat baik bagi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim (Rudy-Seno),” lanjutnya.
Heldy menyayangkan jika momen pemerintah untuk “belanja masalah” atau mendengar aspirasi langsung dari masyarakat terhalangi oleh kebisingan opini publik yang tidak substansial.
“Ada yang menyerang secara sembarangan, ada juga yang sibuk menghalangi pimpinan daerah mendengar koreksi dari warganya. Justru sikap-sikap seperti itulah yang menciptakan masalah baru bagi pemerintah,” tegasnya.
Pesan untuk Kader GMNI
Heldy menegaskan kepercayaannya bahwa masyarakat dan mahasiswa yang turun ke jalan pasti memahami koridor hukum dan batasan yang berlaku.
“Kita tidak bicara soal kondusivitas, karena yang melakukan aksi adalah warga Kaltim sendiri. Mereka pasti paham apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jika ada yang melanggar, tentu sudah ada ranah hukum yang mengatur,” jelas Heldy.
Secara khusus, Heldy berpesan kepada seluruh kader GMNI yang akan terlibat dalam aksi untuk menjaga marwah gerakan. Ia meminta mahasiswa mengambil peran penting agar aksi berjalan sesuai rencana dan tidak ditunggangi pihak luar.
“Kami ingin kawan-kawan mahasiswa mengambil peran penting agar jalannya aksi tidak terkontaminasi oleh pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan dengan agenda di luar skenario perjuangan. Jaga marwah mahasiswa dan pergerakan di Kaltim. Merdeka!” serunya.
Ia juga berpesan agar kader tetap kritis namun tetap waspada. “Suarakan keresahan dengan lantang. Jika di lapangan ada potensi tindakan yang mencoreng perjuangan, jangan diikuti, apalagi berinisiatif melakukannya,” tambahnya.
Tiga Tuntutan Aksi
Sebagai informasi, Aliansi Perjuangan Kaltim membawa tiga tuntutan utama dalam aksi yang akan dipusatkan di depan Kantor DPRD Provinsi Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim tersebut, yaitu:
- Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Pemprov Kaltim.
- Penghentian praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
- Mendesak DPRD Kaltim untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Aksi yang diperkirakan akan diikuti oleh ribuan massa ini diharapkan menjadi momentum bersama untuk membangun Kaltim yang lebih baik.
“Sekali lagi kami percaya, kawan-kawan memiliki niat yang baik, maka aksinya pun akan berjalan baik. Jika semua berjalan sesuai harapan, maka benar kata pepatah: habis gelap terbitlah terang,” pungkas Heldy. (Red)