GMNI Samarinda Sampaikan Tugas Penting Mendesak Untuk Walikota Samarinda Yang Baru

SAMARINDA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kota Samarinda memberikan catatan kritis pada walikota dan wakil walikota Samarinda yang baru dilantik, Jumat (26/02).

Ketua DPC GMNI Samarinda Yohanes Richardo Nanga Wara menyampaikan, berulangkali pergantian pemimpin belum cukup mampu untuk membawa perubahan yang signifikan.

Olehnya itu, pada masa pandemi Covid-19, waktunya pasangan Andi Harun dan Rusmadi Wongso untuk merealisasikan visi misi yang sebagaimana telah dipaparkan saat kampanye dan telah diketahui oleh masyarakat banyak.

“Apalagi salah satu janjinya itu soal penangan banjir. Pandangan, ide dan gagasan tidak hanya sekedar omongkosong serta janji manis tapi harus segera dikerjakan setelah mereka dilantik,”ungkapnya, Sabtu (27/02).

Richardo berharap pasangan ini mampu membawa perubahan dan kemajuan disegala sector. Sector lingkungan, pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

“Itu yang menjadi titik fokus utama dan “PR” penting bagi pasangan Andi Harun-Rusmada,”ungkapnya.

Richardo menjelaskan masalah banjir tidak hanya sekedar fenomena alam ataupun murni kesalahan masyarakat yang membuang sampah sembarangan tempat, tetapi juga berkaitan dengan berbagai kebijakan.

Selain itu ruang tata kelola kota dan lingkungan yang dikelilingi oleh sector pertambangan ekstraktif batubara yang terus menerus melakukan eksploitasi alam secara berlebihan.

Baca Juga :  KI Kaltim Serukan Jangan Sampai Terjadi Sengketa Politik di Kaltim

“Apa hubungannya banjir dengan pertambangan batubara ? Menurut catatan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) dalam temuannya ada 10 perusahaan pertambangan dikawasan hulu Samarinda, karena itulah dalam setiap terjadinya banjir di Kota Samarinda membuat kerugian besar bagi masyarakat yang terdampak langsung,”urai dia.

Richardo mengatakan, itu tentu saja tugas pemimpin Walikota untuk segera menindak hal tersebut, apalagi ada anggaran yang dialokasikan untuk penangan banjir oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda ditengah wabah Covid-19 dengan anggaran sebesar 400 miliar namun dengan yang bersumber murni dari APBD hanya 100 miliar.

“Ini sinkron dengan fokusan utama Andi Harun. Maka pentingnya pendekatan anggaran dalam hal ini untuk memastikan drainase tidak ada yang tersumbat lagi, kemudian mengusut segala aktivitas liar pertambangan batubara yang dapat berpotensi merusak lingkungan,”ucap

Hal lain juga fokus pada pembangunan skala prioritas agar tidak ada pembangunan yang mangkrak sehingga tidak membuang anggaran yang sia-sia contoh seperti proyek Keramik di Trotoar.

Lebih lanjut, soal penataan ruang terbuka hijau di Samarinda yang masih sangat terbatas di Kota Samarinda karena sangat penting memiliki fungsi ekologi untuk dapat menyerap kadar karbondioksida (CO2), kesejukan Kota.

Baca Juga :  Usai Konfercab GMNI Samarinda, Ini Kerja-Kerja Mendesak Pengurus Baru

“Tata ruang terbuka hijau di Samarinda masih sangat terbatas, Idealnya, kawasan RTH harus sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, paling sedikit 30 persen dari luas wilayah perkotaan,” ungkap Richardo.

Richardo menambahkan, pentingnya pelayanan public yang baik dengan system birokrasi yang tidak berbelit-belit dan harus transparansi bagi masyarakat, karena sangat penting untuk mewujudkan good governance untuk mewujudkan kepuasan bagi masyarakat bahkan bisa dilakukan akses pelayanan secara online.

“Dalam hal ini misalnya mampu memudahkan masyarakat dalam mengurus administratif yang tidak terlalu panjang karena akan berpotensi banyak pungli (Pungutan Liar) akan tetapi yang lebih efektif dan efisien, bahkan selain hal itu soal transparansi tentunya akses sumber data dapat mudah diperoleh dan diketahui oleh masyarakat banyak, kemudian soal transparansi dalam UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terutama informasi akses transparansi anggaran serta kebijakan dan lain-lain ”pungkasnya.

Selin itu untuk sector pendidikan sangat penting karena jelas dan tegas dalam amanat UUD 1945 dalam pasal 3 ; menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan akses pendidikan, maka kata dia, sudah seharusnya tidak ada lagi jika nantinya ada yang tidak bisa mengakses dunia pendidikan hanya karena alasan mahalnya pendidikan karena Pemerintah Kota Samarinda yang bertanggung jawab dan hadir secara penuh.

Baca Juga :  Imbauan Doa Pada Warga Bontang Untuk Kesembuhan Adi Darma

“Pada tahun 2019 terdapat sebanyak 439 anak yang putus sekolah (Disdik.Kaltimprov.go.id) artinya ditahun 2021 dengan kepemimpinan Andi Harun dan Rusmadi tentunya dalam periode kepemimpinan ini harus dipastikan angka anak yang putus sekolah tidak meningkat lagi bahkan semua masyarakat harus bisa mengakses pendidikan,”,tutur Richardo.

Kemudian soal keberagaman di Samarinda. Menurutnya kota Tepian ini terdapat beragam suku, budaya, adat, ras, agama dan golongan tertentu. Dalam hal ini membutuhkan jiwa pemimpin yang nasionalis, dekat dan memberikan jawaban dengan rakyat tanpa perbedaan golongan melainkan satu dalam kemanusiaan untuk menjunjung toleransi dan persatuan.

“Nasionalisme kita adalah berperi kemanusiaan, tentu saja nasionalisme yang tanpa perbedaan kelas, golongan, suku, agama dan juga nasionalisme kemanusiaan yang menolak penindasan manusia atas manusia, menolak kemiskinan, serta tanpa diskriminasi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur,”tegas Richardo diakhir. (Fran)

Report

What do you think?

Comments

Tinggalkan Balasan

Loading…

0

Penanganan Banjir Skala Prioritas 100 Hari Kerja Andi Harun-Rusmadi

Limbah Sampah Plastik dan Medis Jadi Masalah, Ini Jawaban Walikota Bontang