SAMARINDA – Kepastian hak pelanggan menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian di tengah gangguan pasokan listrik bergilir di Kota Samarinda. Masyarakat dinilai membutuhkan kejelasan mengenai tanggung jawab penyedia layanan ketika listrik yang diterima tidak berjalan secara optimal.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menilai pelayanan kelistrikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga menyangkut keterbukaan informasi dan perlindungan kepentingan pelanggan.
Menurutnya, pemadaman yang terjadi berulang kali dapat memengaruhi berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari kebutuhan rumah tangga, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi.
Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Abdul Rohim untuk mengusulkan evaluasi terhadap mekanisme kompensasi yang dapat diberikan PT PLN (Persero) kepada pelanggan terdampak.
Salah satu bentuk kompensasi yang diusulkannya adalah pengurangan tagihan listrik hingga 50 persen apabila pemadaman bergilir terus berlangsung.
“Kalau pemadaman bergilir terus terjadi, wajar jika tagihan listrik warga dipangkas setengahnya. Itu bisa menjadi bentuk tanggung jawab PLN kepada pelanggan,” ujar Rohim,
Abdul Rohim menilai usulan tersebut perlu dibahas dengan memperhatikan ketentuan pelayanan ketenagalistrikan yang berlaku.
Besaran dan mekanisme kompensasi tidak dapat ditetapkan tanpa mempertimbangkan aturan, standar mutu pelayanan, serta kondisi gangguan yang dialami masing-masing pelanggan.
Karena itu, ia berharap PLN dapat memberikan penjelasan mengenai hak pelanggan apabila pelayanan berada di bawah standar yang ditetapkan.
Selain persoalan kompensasi, keterbukaan informasi mengenai jadwal dan penyebab pemadaman juga menjadi perhatian.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang dapat dijadikan acuan untuk menyesuaikan aktivitas ketika pasokan listrik terganggu.
Pengumuman mengenai wilayah terdampak, perkiraan durasi pemadaman, serta perkembangan proses pemulihan diharapkan dapat disampaikan secara jelas dan mudah diakses.
Informasi tersebut penting bagi pelaku UMKM yang mengandalkan listrik untuk kegiatan produksi maupun pelayanan konsumen.
Gangguan pasokan dapat menyebabkan terhentinya penggunaan mesin, perangkat pembayaran, serta peralatan penyimpanan bahan yang memerlukan suhu tertentu.
Di sisi lain, rumah tangga dan pelajar juga menghadapi kendala ketika listrik terputus, khususnya pada waktu yang digunakan untuk belajar atau menyelesaikan pekerjaan.
Abdul Rohim menilai dampak tersebut perlu diperhitungkan dalam evaluasi pelayanan agar penyelesaian persoalan tidak hanya berfokus pada pemulihan teknis.
Ia juga meminta agar saluran pengaduan pelanggan mampu memberikan informasi tindak lanjut secara jelas.
Pelanggan yang menyampaikan laporan diharapkan memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penanganan, bukan sekadar menerima nomor pengaduan.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka dapat membantu masyarakat memahami kondisi pelayanan sekaligus memberikan kepastian mengenai langkah yang sedang dilakukan perusahaan.
Perbaikan kualitas pasokan listrik tetap menjadi kebutuhan utama agar gangguan serupa dapat diminimalkan.
Namun, upaya tersebut diharapkan berjalan bersamaan dengan evaluasi terhadap dampak yang telah dialami pelanggan.
DPRD Kota Samarinda berharap usulan kompensasi berupa pengurangan tagihan hingga 50 persen dapat menjadi bahan pembahasan sesuai aturan yang berlaku.
Dengan peningkatan keandalan pasokan, keterbukaan informasi, serta kejelasan hak pelanggan, pelayanan kelistrikan di Samarinda diharapkan dapat semakin baik dan memberikan kepastian bagi masyarakat. (Adv)
