Samarinda, Beri.id – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti, kembali menyoroti perhatiannya terhadap kualitas pendidikan di Kota Samarinda. Menurut Politikus Partai Demokrat ini, peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tanggung jawab eksklusif pemerintah daerah, melainkan harus melibatkan semua pihak, terutama masyarakat dan dunia usaha.
“Kualitas SDM memerlukan dukungan sarana dan prasarana, yang tidak dapat dipenuhi hanya oleh pemerintah,” ujarnya.
Puji menekankan bahwa penyelesaian masalah pendidikan memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Ketidakseimbangan dalam kerja sama ini dapat menimbulkan tantangan bagi pemerintah.
“Kerja sama yang baik antara dunia usaha, masyarakat (orang tua murid), dan pemerintah sangat penting. Tanpa dukungan ini, peningkatan SDM akan sulit tercapai,” paparnya.
Puji mengakui bahwa sumbangan atau iuran muncul karena dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tidak mencukupi untuk kebutuhan pendidikan yang signifikan. Ia juga membantah isu tentang sekolah gratis, menyatakan bahwa saat ini tidak ada sekolah yang benar-benar gratis, dan beasiswa pun merupakan dukungan pemerintah.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa dana BOSDA atau BOS Nasional (BOSNAS) hanya mencukupi Rp. 900 ribu hingga Rp 1 juta per murid, sementara kebutuhan per peserta didik mencapai Rp 5 juta. Oleh karena itu, iuran dan sumbangan dari sekolah dianggapnya sebagai bentuk dukungan sukarela.
“Iuran ini bersifat sukarela dan tidak ada sanksi jika tidak membayar. Ini adalah bentuk keikhlasan bagi mereka yang bersedia berkontribusi,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Samarinda)
