SAMARINDA – Keberadaan regulasi yang mengatur pemberdayaan usaha mikro di Kota Samarinda diharapkan mampu memberikan kepastian dukungan bagi pelaku usaha dalam mengembangkan kegiatan ekonominya. Kebijakan pemerintah daerah dinilai perlu diarahkan untuk menjawab berbagai hambatan yang selama ini memengaruhi keberlangsungan usaha masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menekankan pentingnya memastikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Usaha Mikro benar-benar diterapkan melalui program yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
Menurutnya, keberadaan peraturan daerah tidak cukup hanya menjadi landasan hukum. Regulasi tersebut juga harus diterjemahkan ke dalam kebijakan, kegiatan, dan dukungan anggaran yang mampu memberikan manfaat secara langsung.
“Tugas DPRD bukan hanya membuat regulasi, tetapi juga memastikan peraturan daerah dijalankan dan diakomodasi dalam APBD,” ujar Iswandi.
Iswandi menilai pelaksanaan perda perlu menjadi perhatian dalam penyusunan program pemerintah daerah agar perlindungan terhadap usaha mikro tidak berhenti pada ketentuan tertulis.
Pelaku UMKM menghadapi berbagai kebutuhan yang saling berkaitan, mulai dari ketersediaan modal, tempat usaha, peningkatan kualitas produk, hingga kemampuan menjangkau pasar.
Apabila kebutuhan tersebut ditangani melalui program yang tidak saling terhubung, dukungan pemerintah berisiko belum memberikan hasil yang optimal.
Karena itu, pelaksanaan kebijakan perlu disusun dengan mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi pelaku usaha.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menentukan bentuk dukungan berdasarkan hambatan yang paling memengaruhi perkembangan usaha mikro.
Bagi pelaku usaha yang mengalami keterbatasan pembiayaan, akses permodalan menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mempertahankan maupun meningkatkan kegiatan produksi.
Sementara itu, pelaku usaha yang telah memiliki kemampuan produksi membutuhkan kesempatan lebih luas untuk memasarkan barang dan jasa.
Kebutuhan terhadap lokasi usaha, legalitas, dan peningkatan standar produk juga perlu mendapat perhatian agar pelaku UMKM memiliki kesempatan berkembang secara berkelanjutan.
Menurut Iswandi, pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2026 memerlukan keterlibatan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai kewenangan masing-masing.
Setiap perangkat daerah diharapkan mampu menjalankan peran yang saling melengkapi sehingga pelaku usaha memperoleh dukungan yang lebih menyeluruh.
Koordinasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan program pemberdayaan tidak berjalan secara terpisah dan berhenti tanpa tindak lanjut.
Selain OPD, badan usaha milik daerah (BUMD) dapat dilibatkan dalam pengembangan kemitraan bisnis dan perluasan jaringan pemasaran.
Keterlibatan BUMD diharapkan membuka kesempatan bagi produk dan jasa lokal untuk menjangkau kebutuhan pasar yang lebih luas.
Peluang kerja sama dengan perusahaan dan jaringan perdagangan modern juga menjadi bagian dari upaya memperkuat keberlangsungan usaha mikro.
Namun, kesempatan tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan kualitas, legalitas, kapasitas produksi, dan konsistensi pasokan.
Pendampingan pemerintah diharapkan membantu pelaku usaha meningkatkan kemampuan tersebut agar peluang pemasaran dapat dimanfaatkan secara optimal.
Selain melalui perdagangan modern, kesempatan usaha juga dapat dikembangkan melalui kegiatan pembangunan dan pengadaan barang maupun jasa di Kota Samarinda.
Pelibatan UMKM dalam kegiatan tersebut tetap harus memperhatikan persyaratan serta ketentuan yang berlaku.
Dengan semakin terbukanya kesempatan ekonomi, pelaku usaha lokal diharapkan mampu meningkatkan transaksi, memperkuat kapasitas produksi, dan mempertahankan kegiatan bisnisnya.
Iswandi menilai dukungan anggaran menjadi salah satu unsur penting agar berbagai program pemberdayaan dapat dilaksanakan secara konsisten.
Karena itu, perencanaan kegiatan dan alokasi APBD perlu memperhatikan kebutuhan usaha mikro sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat.
DPRD Kota Samarinda akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2026 agar kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar diikuti langkah nyata.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan program pemberdayaan tidak hanya menghasilkan kegiatan administratif, tetapi juga membantu pelaku usaha menghadapi hambatan yang memengaruhi perkembangan bisnis.
Keberhasilan pelaksanaan perda diharapkan dapat dilihat dari manfaat yang diterima pelaku UMKM, termasuk meningkatnya kesempatan usaha dan kemampuan mempertahankan kegiatan produksi.
Iswandi berharap pemerintah daerah mampu menjadikan regulasi tersebut sebagai dasar penguatan perlindungan usaha mikro melalui kebijakan yang terarah dan berkelanjutan.
Dengan dukungan program, anggaran, dan kemitraan yang sesuai kebutuhan, UMKM Samarinda diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk tumbuh serta meningkatkan daya saing.
Pelaksanaan kebijakan yang konsisten juga diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, membuka peluang kerja, dan memperkuat peran usaha mikro dalam pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda. (Adv)
