SAMARINDA – Pemerataan kualitas pendidikan di Kota Samarinda dinilai perlu dibarengi dengan perhatian terhadap kondisi tenaga pengajar. Perbedaan karakteristik wilayah, jumlah peserta didik, serta kebutuhan pendampingan anak menjadi tantangan yang memerlukan kebijakan lebih sesuai dengan keadaan di lapangan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti pentingnya memberikan kepastian bagi tenaga pendidik, terutama mereka yang bertugas di wilayah terpencil dan guru yang mendampingi anak berkebutuhan khusus.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Samarinda bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan sekolah, serta tokoh masyarakat pada Senin, 09 November 2026.
Salah satu perhatian utama tertuju pada kondisi tenaga pengajar di Loa Kumbar yang masih menghadapi kendala administratif akibat status kelembagaan sekolah.
Sekolah dasar di wilayah tersebut hingga kini masih berstatus filial atau cabang yang menginduk pada SDN 005 Sungai Kunjang.
“Sekolahnya juga masih filial, masih menginduk di SD 005 Sungai Kunjang. Ini menjadi dilema,” ujar Puji dalam rapat di Ruang Bapemperda DPRD Samarinda.
Status sekolah yang belum berdiri sendiri membuat pencatatan jumlah murid dan rombongan belajar dilakukan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sekolah induk.
Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pemenuhan sejumlah persyaratan administrasi tenaga pengajar, termasuk Pendidikan Profesi Guru (PPG), sertifikasi, dan pembayaran tunjangan.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah acuan jumlah minimal 20 peserta didik dalam satu rombongan belajar.
Bagi sekolah yang berada di wilayah dengan jumlah penduduk terbatas, ketentuan tersebut dapat menjadi hambatan karena jumlah murid tidak selalu memenuhi standar yang digunakan secara umum.
Sri Puji Astuti mencontohkan perubahan jumlah peserta didik dari 60 menjadi 59 orang yang dapat memengaruhi penghitungan rombongan belajar.
“Ini sistem dari pusat, ya,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian terhadap perbedaan karakteristik sekolah di wilayah perkotaan dan kawasan terpencil.
Sekolah di Loa Kumbar saat ini melayani 50 peserta didik dengan delapan tenaga pengajar. Empat di antaranya berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sedangkan empat lainnya merupakan guru honorer.
Jumlah murid yang terbatas tidak mengurangi kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan tenaga pendidik.
Karena itu, persoalan administrasi yang memengaruhi kepastian sertifikasi dan tunjangan guru diharapkan dapat memperoleh penyelesaian dengan mempertimbangkan kondisi wilayah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda disebut akan membawa persoalan tersebut dalam pembahasan bersama pemerintah pusat.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang penyesuaian kebijakan bagi sekolah yang memiliki keterbatasan jumlah peserta didik.
Selain itu, pembahasan juga mencakup kepastian status guru honorer dalam rencana penataan tenaga non-ASN pada 2027 yang dikaitkan dengan skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Di tengah persoalan yang masih membutuhkan penyelesaian, sejumlah kemudahan telah diberikan untuk mendukung pelaksanaan tugas tenaga pengajar di Loa Kumbar.
Salah satunya adalah mekanisme pencatatan kehadiran secara manual tanpa mewajibkan guru mendatangi sekolah induk di Sungai Kunjang.
“Absensi tidak harus tatap wajah, tidak harus ke sekolah induk, tapi bisa manual. Ini kan mempermudah,” ujar Puji.
Penyesuaian tersebut menjadi contoh bahwa pelaksanaan ketentuan administrasi dapat mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan tenaga pengajar.
Perhatian terhadap hak guru juga mencakup tenaga pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), khususnya mereka yang mendampingi anak berkebutuhan khusus (ABK).
Sri Puji Astuti menjelaskan bahwa ketentuan yang menjadi acuan mengatur jumlah peserta didik dalam satu kelas PAUD sekitar 10 hingga 15 anak, dengan seorang guru menangani maksimal 15 peserta didik.
Ia juga menyinggung ketentuan penerimaan maksimal dua anak berkebutuhan khusus dalam satuan pendidikan.
Namun, kondisi yang disampaikan dalam rapat menunjukkan adanya guru yang harus mendampingi empat hingga tujuh anak berkebutuhan khusus.
Beban pendampingan tersebut membutuhkan perhatian karena tidak seluruh tenaga pengajar memperoleh hak dan insentif sesuai tanggung jawab yang dijalankan.
“Sebenarnya dua guru, tapi satu orang gurunya tidak mendapatkan insentif, tidak mendapatkan haknya,” katanya.
Menurut Sri Puji Astuti, pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendamping.
Ketersediaan guru yang memadai dan kepastian pembayaran insentif menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan.
“Kebijakan ini harus ditindaklanjuti. ABK di Samarinda kan banyak, sedangkan insentifnya tidak dibayarkan. Ini kan jadi masalah,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Kota Samarinda berharap berbagai persoalan tersebut tidak berhenti pada pembahasan dalam rapat, tetapi dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dan instansi terkait.
Penyelesaian administrasi guru di Loa Kumbar serta pemenuhan hak tenaga pendamping ABK dinilai sama-sama penting dalam upaya menjaga kualitas pendidikan.
Perhatian terhadap kondisi tenaga pengajar juga diharapkan menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang lebih merata.
Dengan kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan nyata di lapangan, tenaga pendidik diharapkan memperoleh kepastian dalam menjalankan tugasnya, sementara masyarakat tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Upaya tersebut menjadi penting agar pemerataan pendidikan di Samarinda tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sekolah, tetapi juga mencakup perlindungan hak guru yang menjalankan pelayanan pendidikan bagi masyarakat. (Adv)
