beri.id

Mahasiswa – DPRD Kaltim Taken MoU, Sama-Sama Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Aliansi Mahakam Sedang Berdialog Dengan Pimpinan DPRD Kaltim Dan Penandatanganan MoU Penolakan Perpanjangan Massa Jabatan Presiden, Kenaikan BBM Dan PPN di depan Kantor DPRD Kaltim. ©️Dodi/beri.id

SAMARINDA – Aksi ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam di DPRD Kaltim, Senin, (11/04/2022) sempat terjadi ketegangan dengan aparat keamanan.

Para demonstran memaksa ingin masuk ke gedung DPRD karena tak kunjung di temui oleh unsur pimpinan DPRD kaltim. Mahasiswa juga sempat lakukan aksi bakar ban.

Namun ketegangan itu tak berlangsung lama setelah pihak kepolisian memberi kabar perwakilan DPRD Kaltim bersedia menemui masa aksi.

Tak berselang lama, unsur Pimpinan DPRD Kaltim keluar menemui pihak mahasiwa. Dipimpin langsung ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK didampingi wakil ketua DPRD Kaltim, Sigit wibowo dan Seno Aji.

Didepan gerbang DPRD Kaltim semua duduk bersila. Mahasiswa kemudian membacakan isi tuntutan, lalu mempersilahkan DPRD Kaltim mengeluarkan pernyataan sikap atas aspirasi mahasiswa.

Dalam keterangannya Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menyampaikan bahwa dirinya mendukung penuh aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan akan meneruskan ke pusat.

“Saya mendukung penuh unjukrasa mahasiswa. Yang penting semua tertib,”katanya kepada mahasiswa.

Pihak DPRD Kaltim pun melakukan penandatanganan memorandum of understanding (Mou) yang di sodorkan aliansi dengan diwakili humas aksi, arya yudistira.

Usai menandatangani, Makmur bilang akan segera mengirimkan aspirasi aliansi mahakam ke Senayan (DPR RI).

Tak puas hanya penandatanganan MoU, Mahasiswa juga meminta dengan hormat kesediaan unsur pimpinan DPRD Kaltim menyatakan sikap sesuai dengan isi tuntutan mahasiswa.

Permintaan itu langsung disanggupi Makmur, didepan mahasiswa dia menyatakan sikap sejalan dan mendukung aksi mahasiswa. Kemudian Makmur membacakan isi tuntutan tersebut.

Diketahui dalam surat itu berisikan tuntutan mahasiswa yakni menolak perpanjangan masa jabatan presiden, menolak kenaikan bahan bakar minyak dan menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN).

“Itu pernyataan kami. Segera kami kirim melalui Sekretatiat dewan. Kami ini wakil rakyat, jadi mendukung apa yang jadi aspirasi masyarakat,”ujarnya.

Selanjutnya massa aksi membubarkan dirinya setelah tuntutannya di terima dan akan diteruskan ke DPR RI.

Menanggapi hal tersebut Humas Aksi, Muhammad Hasbi mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal tuntutan aliansi mahakam.

DPRD diberi waktu seminggu untuk segera memberi kabar tentang kepastian bahwa tuntutan aliansi Mahakam sudah disampaikan pada DPR RI.

“Jika tak ada perkembangan satu minggu dari sekarang. Kami akan kembali turun aksi,”ucapnya. (Dod)