BERI.ID – Hingga awal Februari 2026, ratusan pedagang Pasar Pagi yang kini berjualan sementara di Segiri Grosir Samarinda (SGS) masih menunggu kejelasan dari pemerintah kota terkait pembukaan tahap lanjutan penataan pasar.
Di tengah situasi itu, beban sewa tetap berjalan, sementara kepastian lapak baru belum juga datang.
Salah satu pedagang aktif Pasar Pagi sekaligus penyewa kios, Jumrani Aidil, yang akrab disapa Aby, menyebut para pedagang saat ini berada pada posisi serba tanggung.
Harapan mereka sederhana, mendapat lapak yang layak dan proporsional dengan kebutuhan usaha yang selama ini dijalankan.
“Harapan kami ya sebatas itu dulu. Kalau bisa sesuai kebutuhan lama, alhamdulillah. Kalau pun nanti dikurangi, misalnya tidak sampai separuh, ya tetap kami syukuri. Yang penting ada kepastian,” beber Aby, usai rapat hearing di DPRD Samarinda, Selasa (3/2/2026).
Ditekankan Aby, kebutuhan lapak setiap pedagang sangat beragam.
Ada yang hanya mengelola satu kios, tetapi tidak sedikit pula yang menggantungkan hidup dari empat hingga enam lapak sekaligus.
“Teman-teman ada yang satu, ada yang tiga, ada yang sampai enam. Bahkan ada yang delapan. Itu semua sesuai usaha masing-masing,” katanya.
Ramadan Datang, Informasi Tak Kunjung Jelas
Yang membuat situasi kian pelik, lanjut Aby, adalah minimnya informasi resmi dari Dinas Perdagangan (Disdag).
Hingga kini, para pedagang mengaku belum menerima kabar valid mengenai kelanjutan tahapan penataan pasar.
“Kami belum dapat informasi yang jelas. Ini yang bikin bingung. Apalagi mau masuk bulan puasa, justru itu momen utama kami berharap dagangan ramai,” ujarnya.
Ketidakjelasan ini mendorong perwakilan pedagang mendatangi DPRD Samarinda untuk meminta bantuan fasilitasi dan percepatan keputusan.
Mereka khawatir, jika tahap lanjutan baru dibuka setelah Lebaran, peluang ekonomi selama Ramadan akan hilang.
“Jangan sampai nanti baru dibuka setelah Lebaran. Kami yang pedagang ini kasihan, karena momentum jualan sudah lewat,” tegas Aby.
Sewa Tetap Jalan, Subsidi Pemerintah Berakhir
Di tengah ketidakpastian tersebut, kewajiban sewa di lokasi relokasi tetap berjalan.
Aby menyebut, sejak dua bulan terakhir pedagang kembali menanggung biaya sewa secara penuh setelah subsidi pemerintah berakhir.
“Masih bayar sewa. Mau bagaimana lagi, daripada barang dibawa pulang mau ditaruh di mana? Jadi mau tidak mau tetap bayar,” katanya.
Besaran sewa bervariasi tergantung jenis dan lokasi lapak.
Untuk los, kisarannya sekitar Rp800 ribu per bulan.
Sementara kios memiliki tarif berbeda-beda, mulai dari Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta per bulan.
“Kalau saya sendiri sekitar Rp1,8 juta,” tambahnya.
Sebelumnya, biaya sewa ini sempat ditanggung pemerintah selama dua tahun sebagai bagian dari kebijakan relokasi.
Namun subsidi tersebut berakhir pada Desember 2025.
Ratusan Penyewa, Mayoritas Pedagang Konveksi
Berdasarkan pendataan internal pedagang, jumlah penyewa di Segiri Grosir yang terdata saat ini sekitar 179 orang.
Angka tersebut belum mencakup pedagang dari kawasan lain seperti Sungai Dama.
Jika mengacu pada data UPTD, total penyewa seluruhnya mencapai sekitar 272 orang, termasuk yang berada di luar Segiri Grosir.
“Kalau yang di Pasar Segiri sendiri, sekitar 180-an lebih. Yang di Sungai Dama atau Pasar Rahmat kami tidak pegang datanya,” jelas Aby.
Mayoritas pedagang di Segiri Grosir bergerak di sektor konveksi.
Produk yang dijual mulai dari pakaian jadi, celana, baju, hingga aksesoris.
“Pedagang basah dan besi memang tidak masuk di sini. Segiri Grosir ini khusus konveksi,” katanya.
Ia menambahkan, pendataan pedagang sebenarnya sudah dilakukan sejak 2023 dan seluruh nama tercatat dalam sistem Disdag.
Namun, kendala administratif masih ada, salah satunya terkait kepemilikan SKTUB.
“Nama pedagang ada semua. Bisa diverifikasi oleh petugas penarik karcis. Masa mereka tidak kenal,” ujarnya.
Tahap Pertama Terlewat, Harap Tahap Kedua Dipercepat
Aby juga mengungkapkan kekecewaan pedagang karena tidak dilibatkan sama sekali pada tahap pertama penataan.
Hingga kini, mereka mengaku belum menerima penjelasan resmi terkait alasan tersebut.
“Tahap satu kami tidak masuk sama sekali. Tidak ada kabar apa pun. Makanya kami berharap dengan datang ke sini, tahap dua bisa segera dibuka,” katanya.
Bagi para pedagang, isu ini bukan sekadar soal tempat berdagang, melainkan soal keberlangsungan hidup.
Mereka menegaskan tetap menjadi bagian dari warga Samarinda yang berkontribusi terhadap perputaran ekonomi dan pendapatan daerah.
Untuk sementara, ratusan pedagang Pasar Pagi masih bertahan berjualan di Segiri Grosir, sambil menunggu keputusan yang hingga kini belum juga pasti.
“Kami ini tetap warga Samarinda, ikut menyumbang PAD. Harapan kami sederhana, ada kepastian dan jangan terlalu lama,” pungkas Aby. (lis)
