BERI.ID – Program nikah gratis di Mall Pelayanan Publik (MPP) Samarinda terus dipromosikan sebagai terobosan layanan publik, walaupun terdapat batasan penting, yakni layanan pernikahan hanya tersedia pada hari dan jam kerja, Senin hingga Jumat.
Artinya, pasangan yang bekerja di sektor informal maupun formal tetap harus menyesuaikan waktu kerja atau mengambil cuti, untuk bisa mengakses layanan tersebut.
Koordinator Pelayanan MPP Samarinda, Binti Isni Khuriyah, menegaskan bahwa layanan nikah di MPP merupakan bentuk fasilitasi negara kepada masyarakat, dengan keunggulan utama berupa layanan seremonial akad.
“Di sini, setelah akad, pasangan langsung mendapat Kartu Keluarga dan KTP yang sudah berubah status,” jelas Binti, ketika ditemui di Kantor MPP Samarinda, Jumat (30/1/2026).
Semua Gratis, Termasuk Kehadiran Penghulu
Binti menegaskan bahwa seluruh rangkaian pernikahan di MPP tidak dipungut biaya, termasuk kehadiran penghulu yang datang langsung ke MPP.
Namun ia juga mengakui bahwa layanan ini hanya bisa dilaksanakan di jam kerja.
“Publik yang mengikuti jam kerja resmi. Jadi bisanya di jam kerja, Senin sampai Jumat,” tegasnya.
Mekanisme Tetap Lewat KUA
Meski akad dilaksanakan di MPP, proses administrasi tetap harus dimulai dari Kantor Urusan Agama (KUA), sesuai domisili calon pengantin.
Alurnya:
1. Calon pengantin mengurus pendaftaran nikah di KUA
2. Jika memilih menikah di MPP, KUA akan berkoordinasi dengan tenant KUA di MPP
3. Jadwal ditentukan bersama koordinator MPP
4. Penghulu dari KUA asal datang langsung ke MPP untuk menikahkan
“Kalau dari KUA menyatakan dokumennya lengkap dan layak menikah, kami siap memfasilitasi,” ujar Binti.
MPP sendiri tidak menambah syarat apa pun, termasuk soal usia, agama, atau latar belakang ekonomi. Semua mengikuti ketentuan resmi KUA.
Bukan Program Baru, Tapi Belum Dikenal Luas
Binti menjelaskan bahwa layanan nikah di MPP sudah ada sejak awal peluncuran MPP, namun pada fase awal hanya melayani pernikahan non-Muslim ketika MPP masih berlokasi di Jalan Basuki Rahmat.
Setelah pindah ke Jalan Pahlawan, pernikahan Muslim mulai difasilitasi sejak 2024, dan hingga kini sudah banyak pasangan yang menikah di MPP.
Namun demikian, tingkat pemanfaatannya dinilai belum optimal.
“Di 2025 justru ada sedikit penurunan. Salah satu faktornya karena banyak masyarakat yang belum tahu,” ungkap Binti.
Nikah Disaksikan Pejabat, Disiarkan Langsung
Salah satu keunikan layanan ini adalah saksi pernikahan berasal dari pejabat Pemkot Samarinda, minimal setingkat kepala dinas.
Selain itu, MPP juga menyediakan:
– Ruang nikah
– Kapasitas hingga 20 orang
– Dokumentasi dan publikasi
– Live streaming YouTube
– Publikasi di media sosial resmi DPMPTSP
Tak jarang, prosesi juga dilengkapi bingkisan sukarela dari pegawai MPP, mulai dari souvenir, fotobooth, hingga hampers dari KUA seperti Al-Qur’an atau mukena.
“Ini murni kontribusi sukarela. Tidak ada pungutan,” kata Binti.
Bisa Lebih dari Satu Pasangan
Karena keterbatasan ruang, jika ada lebih dari satu pasangan menikah di hari yang sama, jadwal akan diatur bergiliran.
Setiap KUA mengirim penghulunya masing-masing sesuai wilayah asal calon pengantin.
“Penghulunya tidak campur. Kalau dari KUA Samarinda Ulu, ya penghulunya dari sana,” jelasnya.
Gratis Untuk Semua, Bukan Hanya Warga Kurang Mampu
Binti menegaskan bahwa nikah gratis di MPP tidak dibatasi hanya untuk warga miskin.
“Siapa pun boleh. Tidak ada syarat ekonomi. Gratis 100 persen dari awal sampai akhir,” tegasnya.
Konsepnya disamakan dengan menikah di balai nikah KUA, yang memang tidak dipungut biaya.
Tantangan Terbesar: Sosialisasi
Menurut Binti, tantangan utama program ini bukan anggaran atau SDM yang disebutnya masih aman, melainkan minimnya sosialisasi.
Selama ini, informasi lebih banyak beredar di website, sementara masyarakat kini lebih aktif di media sosial.
“Makanya sekarang dibantu Kominfo untuk bikin konten. Supaya masyarakat tahu kalau nikah gratis itu ada, dan ada di MPP,” katanya.
Ia juga berharap KUA lebih aktif menyosialisasikan kepada calon pengantin yang mendaftar. (lis)
