BERI.ID – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, secara terbuka menuding Pertamina sebagai biang kerok dalam krisis gas dan BBM yang terus membelit warga.
Bahkan, ia menyebut janji Pertamina terkait program bengkel gratis tak lebih dari “janji palsu” yang tidak direalisasikan, meski sudah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) resmi.
“Sudah RDP, sudah ada solusi, tapi nyatanya hanya janji palsu. Ini bukan soal kecil. Pertamina ini memang biang masalah, dari urusan BBM, gas, hingga tata niaga. Semua dikuasai mereka, tapi tidak dijalankan dengan tanggung jawab,” tegas Rohim belum lama ini.
Rohim menilai pemerintah daerah selama ini hanya menjadi pihak pembantu tanpa wewenang nyata untuk mengintervensi tata niaga energi, padahal keluhan masyarakat datang bertubi-tubi.
Dalam konteks gas elpiji misalnya, harga yang seharusnya di kisaran Rp18 ribu justru melonjak liar hingga Rp50 ribu lebih di lapangan.
Ia menuding adanya dugaan permainan sindikat dan oknum dalam sistem distribusi Pertamina yang membuat krisis ini menjadi masalah tahunan tanpa solusi tuntas.
“Kalau saya jujur saja, saya sudah mengajak beberapa elemen masyarakat untuk class action terhadap Pertamina. Sudah cukup rakyat jadi korban,” cetusnya.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan komitmen Pertamina dalam menindaklanjuti hasil RDP. Ia menilai, meskipun sudah ada pernyataan resmi dari pihak perusahaan di forum DPRD, implementasi di lapangan nihil.
Hal ini, kata Rohim, bisa menjadi dasar kuat bagi masyarakat atau bahkan DPRD sendiri untuk mengajukan gugatan ke pemerintah pusat, karena Pertamina berada di bawah Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM.
“Kalau DPRD provinsi atau kota diam saja, ya wajar saja mereka (Pertamina) seenaknya. Ini bukan sekadar urusan teknis, ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Harus ada tekanan hukum dan sosial. Harus ada konsekuensi atas ingkar janji mereka,” ucap Rohim.
Ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah pusat pun diminta turun tangan memberi sanksi tegas agar Pertamina tidak terus menjadi “raja kecil” di sektor energi yang menyusahkan rakyat kecil.
“Pertamina harus disadarkan bahwa mereka sedang mengelola kebutuhan dasar publik, bukan bermain bisnis sepihak. Kalau tidak mau berubah, harus dilawan dengan jalur hukum dan politik,” tutup Rohim. (lis)
