Realisasi Dari LKPJ Pemprov Kaltim Akan Dikroscek DPRD Kaltim

Rusman yakub wakil ketua Pansus LKPJ
Rusman yakub wakil ketua Pansus LKPJ

SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kaltim mulai menyusun agenda.

Mereka punya waktu sebulan untuk menganalisa laporan kerja tahunan Pemprov Kaltim, setelah resmi dibentuk pada Senin (29/3) lalu.

“Kita sudah menyusun jadwal agenda pansus, paling tidak laporan yang disampaikan gubernur, kita sudah terima,”kata Rusman wakil ketua Pansus LKPJ

“Makanya tugas kami sekarang menganalisa dan melakukan kroscek lapangan apakah kesesuaian laporan dengan fakta lapangan,”lanjutnya lagi.

Rusman menjelaskan, memang secara umum tidak ada penolakan dan lain sebagainya terhadap LKPJ. Yang ada memberikan catatan atas pencapaian kinerja tahunan itu.

Baca Juga :  Kepada Ananda Emira Moeis, Warga Minta Lapas Narkotika Bayur Ditegur, Ada apa?

“Makanya baik dari sisi serapan anggaran maupun serapan fisiknya. Jadi itu harus dikroscek, berkesesuaian atau tidak antara laporan fisik kerja dan realisasi kerja serta keuangan,”ungkapnya.

Selain itu apakah laporan itu berkesesuaian dengan visi dan misi Pemprov Kaltim. Karena menurut dia antara narasi laporan seringkali tidak seindah dengan kenyataan dilapangan.

Olehnya itu jika diperlukan, DPRD Kaltim akan lakukan uji petik. “Kan kita lihat dari laporan resume itu hanya berupa angka-angka saja, kita belum lihat bentuk kongrit lokasi dimana sebaranya dimana, kan belum tersebutkan. Nanti kita evaluasi semua,”tutupnya. (Fran)

Report

What do you think?

Comments

Tinggalkan Balasan

Loading…

0
PPLH Kutim bersama dengan unsur Muspika Teluk Pandan, menyegel lokasi penumpukan batu bara di Desa Martadinata, Kutim (Doc. Istimewa)

DLH Kutim dan Aparat Keamanan, Segel Lokasi Penumpukan Batu Bara Ilegal di Desa Martadinata

Komisi IV DPRD Kaltim terima kunjungan dari Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) di ruang rapat Gedung E lantai 1 Jl. Teuku Umar Karang Paci.

Gegara Benturan Aturan, 306 Guru Agama Tak Bisa Naik Pangkat