SAMARINDA – Mendekati hari raya kurban 20 Juli mendatang, serta menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, Agustus 2021 nanti. Kanwil Kemenkumham Kaltim lakukan Pembinaan Monitoring Pengawasan dan Pengendalian ( BINTORWASDAL ) di Rutan Kelas IIA Samarinda.
R. Nurwulan Hadi Prakoso selaku Kepala Bidang (Kabid) pembinaan dan bimbingan Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Kaltim, turun langsung guna memastikan pesiapan pelaksanaan hari raya Idul Adha serta pemberian remisi umum pada 17 Agustus 2021 di Rutan Samarinda. Jumat (16/07/21)
Hal tersebut di benarkan oleh Alanta Imanuel Ketaren Kepala Rutan kelas IIA Samarinda, yang di temui usai mendampingi monitoring tersebut.
“Bener, hari ini kami kedatangan pimpinan guna pemastian pelaksanaan Idul Adha dan Remisi Agustus,” ucap Alanta.
Pihak nya menunjukkan kesiapan teknis pelaksanaan Idul Adha yang mengacu pada instruksi pusat, untuk meniadakan sholat Idul Adha. Serta pelaksanaan teknis dalam melakukan kurban sesuai prokes.
Selain itu juga persiapan pendataan pemberian remisi umum pada Agustus mendatang.
“sesuai instruksi pusat sholat Idul Adha ditiadakan, namun pemotongan hewan kurban tetap dilakukan sesuai prokes,” Ujar Alanta.
Dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban nanti, hanya di lakukan oleh pegawai dan beberapa WBP yang terlibat membantu pemotongan. Warga binaan lainnya dapat menyaksikan melalui blok hunian masing-masing, karena pemotongan kita lakukan di tengah lapangan rutan” jelas nya.
Sedangkan untuk ketersediaan hewan kurban sendiri pihak rutan sudah mendata pihak luar dan warga binaan yang berkenan berkurban.
Hewan kurban nantinya akan di bagikan ke warga sekitar Rutan Samarinda, hingga warga binaan pemasyarakatan. Untuk WBP daging kurban akan di bagikan, dengan sudah terolah masak.
Dalam monitoring tersebut Pria berdarah karo itu juga menjelaskan pihak nya sudah mendata warga binaan yang memenuhi syarat untuk menerima remisi umum di hari kemerdekaan Republik Indonesia 2021.
“sejauh ini sudah ada 357 warga binaan kami yang memenuhi syarat untuk menerima remisi umum agustus nanti, namun jumlah itu bisa jadi bertambah dan akan masuk dalam usulan remisi susulan.” Ujar Alanta.
Dari ratusan jumlah wbp yang memenuhi syarat tersebut, 56 di antara nya, warga binaan dengan PP 99, sedangkan 301 lainnya warga binaan dengan ikrah pidana umum. (Red)
