SAMARINDA – Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 resmi ditetapkan sebesar Rp4.046.360. Angka tersebut naik Rp283.929 atau sekitar 7,54 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.762.431.
Ketetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.373/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027. Keputusan yang ditetapkan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud pada 20 November 2026 itu mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027.
Penetapan UMP tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim selama dua hari, Rabu hingga Kamis. Dalam pembahasan itu, nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2026 akhirnya disepakati sebagai dasar perhitungan upah minimum tahun depan.
Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Ariansyah, menjelaskan pembahasan pada hari pertama difokuskan untuk menentukan dasar perhitungan upah minimum, apakah menggunakan formula pengupahan atau mengacu pada nilai KHL.
Sementara itu, perhitungan besaran kenaikan upah dilakukan pada hari kedua hingga menghasilkan angka yang disepakati.
“Dari hasil pembahasan, akhirnya disepakati nilai UMP Kaltim 2027 sebesar Rp4.046.360,” ujar Ariansyah, Sabtu (21/11/2026).
Besaran UMP tersebut ditetapkan sebesar 67 persen dari nilai KHL 2026 yang berada di kisaran Rp6.039.344. Persentase itu merupakan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan setelah mempertimbangkan sejumlah masukan, termasuk kemampuan dunia usaha dan kondisi perekonomian daerah.
Menurut Ariansyah, nilai KHL yang dihitung berdasarkan data statistik menjadi gambaran kebutuhan hidup layak masyarakat. Namun, penerapannya sebagai upah minimum perlu mempertimbangkan kemampuan pengusaha agar tidak menimbulkan dampak terhadap keberlangsungan usaha dan kondisi ketenagakerjaan.
“Semestinya kenaikan UMP sesuai dengan KHL, 100 persen. Cuma kita melihat lagi dampaknya ketika pemberi kerja atau pengusaha harus mengikuti 100 persen KHL,” katanya.
Ia menjelaskan, jika UMP langsung ditetapkan sebesar 100 persen dari KHL, dampaknya berpotensi merembet pada penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sebab, nilai UMK di sejumlah daerah umumnya berada di atas UMP sebagai batas minimum pengupahan.
Dengan nilai KHL yang mencapai lebih dari Rp6 juta, penetapan UMP pada angka tersebut berpotensi memunculkan tuntutan penyesuaian UMK di kabupaten dan kota.
“Sehingga jika UMP langsung mencapai Rp6 juta lebih, tuntutan penyesuaian UMK di kabupaten dan kota juga berpotensi meningkat,” tuturnya.
Dalam pengumuman resmi Pemerintah Provinsi Kaltim, UMP 2027 berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan bersangkutan. Sementara pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahannya berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun serta diterapkan perusahaan.
