Upaya Pemkot Samarinda Setelah PPKM Level 4, Potong Gaji Penjabat Hingga Lobi Perbankan

Upaya Pemkot Samarinda Setelah PPKM Level 4, Potong Gaji Penjabat Hingga Lobi Perbankan
Upaya Pemkot Samarinda Setelah PPKM Level 4, Potong Gaji Penjabat Hingga Lobi Perbankan

SAMARINDA – Pemerintah kota Samarinda menyiapkan beragam skema bantuan kepada warga terdampak Covid-19 setelah PPKM level 4.

PPKM Level 4 ini berlaku sejak 26 Juli 2021 hingga 2 Agustus 2021. Hal ini tertuang dalam Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2021.

Secara resmi telah diumumkan Walikota Samarinda Andi Harun pada, Senin (26/07/2021) di Anjungan balai kota siang tadi.

PPKM Level 4 ini diterapkan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 25/2021 dan Instruksi Mendagri 23/2021.

Atas dua hal itu, sebagaimana PPKM mikro diluar Jawa dan Bali seperti yang sudah beredar sebelumnya, bahwa ada 8 kabupaten kabupaten kota di Kaltim yang statusnya jadi level 4, termasuk kota Samarinda.

“Samarinda hari ini secara resmi memberlakukan PPKM level 4,”ungkapnya saat press Konferens di Anjungan balai kota.

Setelah PPKM, Beragam upaya dilakukan Pemkot Samarinda untuk memberikan bantuan pada warga terdampak Covid-19. Salah satunya meminta bantuan beras dari Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).

“Alhamdulillah kita mendapatkan bantuan 100 ton beras yang akan disalurkan pemerintah kota Samarinda,”sebut Andi Harun.

Bantuan beras ini nanti akan dibagi menjadi 20 ribu paket dalam kemasan 5 kilogram dan akan disalurkan ke warga sesuai data dari Dinas Sosial yang disesuaikan dengan data warga yang ada di kecamatan.

Selain itu, Pemkot Samarinda juga berencana melakukan pemotongan secara progresif terhadap Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) para Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari Wali Kota hingga staf di lingkungan Pemkot.

“Pagi tadi saya beri arahan pada Sekda, Asisten III, agar bantuan Pemkot dan ASN yang menyumbang secara iklas dari sebagian tunjangan tambahan penghasilan. Kira-kira lebihlah dari 1 miliar,”beber pria akrab disapa AH itu.

Sumbangan itu nantinya akan dibelikan sembako untuk masyarakat terdampak. Juga dalam bentuk obat-obatan dan vitamin.

“Kita akan Carikan tambahan pembiayaan lain karena sebagai pimpinan, walikota tidak boleh ngeluh dalam situasi ini, walaupun memang keadaan APBD kita sangat terdampak. Inovasi, komitmen, empati dari pemerintah kota akan Terus menerus kita tunjukan pada masyarakat, walaupun dengan jalan seperti ini,”tegasnya.

Tak hanya itu Pemkot juga kata Andi Harun akan mengumpulkan pimpinan Bank, baik milik pemerintah maupun swasta, untuk meminta bantuan dukungan agar bahu membahu dalam penanganan pandemi di kota Tepian ini.

Dilansir dari akun Kominfo Samarinda, pertemuan bersama Perbankan itu telah berlangsung sore tadi. Walikota Minta Dukungan dalam mengatasi cash flow yang dialami rumah sakit karena tertundanya klaim pembayaran pasien Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan.

Kepada Perbankan, mantan wakil ketua DPRD Kaltim itu juga minta dukungan CSR dari Perbankan sesuai kebutuhan saat ini lewat satu pintu agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Menurut AH, tertundanya pembayaran klaim pasien Covid-19 di rumah sakit pemerintah dan swasta oleh Kementerian Kesehatan harus segera dicarikan solusinya.

Ia menyebutkan pembayaran tertunda oleh Kemenkes RI di RSUD A Wahab Syahrani mencapai Rp 90 miliar, RSUD IA Moeis Rp 50 miliar belum lagi Rumah Sakit swasta yang bervariasi nilainya.

“Hal ini juga menjadi kewajiban Perbankan. Kita tidak meminta, tapi bagaimana Perbankan di kota Samarinda bisa memberikan kredit dengan bunga flat dan rendah juga persyaratan yang tidak menyulitkan sehingga dananya bisa segera dicairkan,” pintanya. (Fran)

Report

Muhammad Samsun Apresiasi Agenda Serbuan 1 Juta Vaksin di Kaltim

Realisasi Vaksinasi di Samarinda Baru Capai 18 Persen