BERI.ID – Gagasan pembangunan sekolah terpadu unggulan non-asrama yang digulirkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) disebut Pemerintah pusat sebagai jalan baru untuk pemerataan pendidikan.
Walaupun di lapangan masih banyak tanda tanya besar soal implementasi, pembiayaan, hingga kualitas yang dijanjikan.
Di samping itu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menjadi salah satu kepala daerah yang paling cepat merespons rencana tersebut.
Ia bahkan menyebut Samarinda siap menjadi percontohan nasional dengan menyediakan lahan di setiap kecamatan.
“Sejak awal saya tidak mau setengah-setengah. Untuk program ini, Samarinda sudah siapkan lahan clear and clean antara 5 sampai 7 hektare per kecamatan. Jadi kalau pusat memberi lampu hijau, kita langsung eksekusi,” tegasnya, Selasa (30/9/2025).
Ia mengklaim, kesiapan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bukti komitmen Samarinda dalam menjawab tantangan kesenjangan mutu pendidikan.
Bahkan ditegaskannya, program sekolah unggulan non-asrama bisa menjadi jawaban atas kritik bahwa sekolah unggul selama ini hanya bisa diakses kelompok tertentu.
“Model asrama terbukti menyisakan masalah, terutama soal keterjangkauan. Dengan konsep non-asrama, anak-anak tetap bisa sekolah unggulan tanpa harus meninggalkan rumah dan keluarga,” jelasnya.
Sementara itu, Mendikdasmen RI Abdul Mu’ti menjelaskan, gagasan sekolah unggulan non-asrama merupakan arahan langsung Presiden RI.
Ia menegaskan, pemerintah ingin menghadirkan pilihan pendidikan yang berkualitas tanpa menuntut siswa berpisah dari orang tua.
“Pesan Presiden sangat jelas, setiap kecamatan harus punya minimal satu sekolah unggulan non-asrama. Anak tetap pulang ke rumah, tapi di sekolah ia mendapat fasilitas, kurikulum, dan pembelajaran dengan standar terbaik,” paparnya.
Pihaknya, lanjut dia, sedang menyiapkan formula agar ini bisa diwujudkan mulai tahun depan.
Mu’ti menambahkan, keberadaan sekolah unggulan non-asrama bukan untuk menggantikan model sebelumnya, melainkan melengkapi.
Saat ini sudah ada sekolah berbasis asrama seperti Garuda dan Sekolah Rakyat, namun ke depan pemerintah ingin lebih fleksibel agar layanan pendidikan unggul bisa diakses lebih luas. (lis)
