SAMARINDA – Pengamanan fasilitas penerangan jalan di Kota Samarinda dinilai membutuhkan langkah pencegahan yang lebih terarah menyusul berulangnya kasus pencurian kabel bawah tanah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Pengawasan melalui kamera CCTV, patroli petugas, dan keterlibatan masyarakat menjadi sejumlah langkah yang didorong untuk melindungi fasilitas publik tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar aktivitas mencurigakan di sekitar jaringan utilitas dapat diketahui sebelum menimbulkan kerusakan.
Kasus pencurian kabel LPJU terjadi di kawasan Jalan AM Sangaji dan Jalan Hasan Basri. Gangguan jaringan akibat kejadian tersebut turut berdampak terhadap penerangan di Jalan Dr. Soetomo dan Jalan Pahlawan.
Menurut Deni, keberadaan fasilitas publik di kawasan dengan aktivitas masyarakat yang tinggi semestinya mendapat perhatian dari petugas organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Pemerintah pasti memiliki petugas di masing-masing OPD terkait untuk mengawasi,” kata Deni di Samarinda,
Ia menilai pemantauan yang dilakukan secara optimal dapat membantu mengurangi peluang terjadinya pencurian maupun perusakan jaringan penerangan.
Pengawasan juga perlu dilakukan sebelum muncul laporan kerusakan agar petugas dapat mengetahui aktivitas yang berlangsung di sekitar fasilitas milik pemerintah.
“Semestinya hal ini tidak terjadi ketika pengawasan optimal,” lanjutnya.
Dalam penanganan kasus pencurian tersebut, kepolisian telah mengamankan 37 orang. Empat orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 33 lainnya masih diperiksa sebagai saksi.
DPRD menyerahkan proses pemeriksaan dan penentuan tanggung jawab hukum masing-masing pihak kepada penyidik.
Meski demikian, Deni meminta agar pihak yang terbukti bersalah dapat dikenai sanksi tegas sesuai ketentuan hukum.
“Hukuman itu perlu agar menjadi efek jera. Pencurian seperti ini sudah terjadi sekian kali,” tegasnya.
Menurutnya, pencurian kabel LPJU tidak dapat dipandang hanya sebagai kehilangan material. Kerusakan jaringan juga berdampak langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan penerangan jalan pada malam hari.
Ketika lampu penerangan tidak berfungsi, sejumlah ruas jalan menjadi gelap dan dapat mengurangi kenyamanan pengguna jalan.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran membuat perbaikan jaringan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya langkah pencegahan agar fasilitas yang telah dibangun menggunakan anggaran publik tidak terus mengalami kerusakan akibat pencurian.
Salah satu upaya yang didorong adalah pemasangan CCTV dengan sistem pemantauan selama 24 jam, terutama pada kawasan yang dinilai rawan dan memiliki jaringan utilitas penting.
Rekaman pengawas dapat digunakan untuk membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan sekaligus mendukung proses penelusuran apabila kembali terjadi tindak pidana.
Namun, Deni menilai pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan kamera. Petugas OPD terkait juga perlu memperkuat pemeriksaan lapangan dan koordinasi terhadap aktivitas pekerjaan di sekitar fasilitas publik.
Penggunaan atribut seperti seragam, rompi, atau kendaraan tertentu juga tidak dapat langsung dijadikan bukti bahwa seseorang merupakan petugas resmi.
Karena itu, masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap aktivitas penggalian maupun pembongkaran yang dilakukan pada waktu atau lokasi yang tidak lazim.
“Ini menjadi peringatan bagi kita semua mengenai pentingnya meningkatkan pengawasan bersama karena persoalan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujar Deni.
Deni berharap peningkatan pengawasan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, aparat terkait, dan masyarakat.
Upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan penegakan hukum agar pencurian kabel LPJU tidak terus berulang dan mengganggu fungsi penerangan jalan.
Melalui sistem pengamanan yang lebih baik, fasilitas publik diharapkan dapat terlindungi dan masyarakat dapat memperoleh manfaat penerangan jalan secara berkelanjutan. (Adv)







