Susunan Dinas di Samarinda Akan Ditata Ulang, Jumlah OPD Dipastikan Tidak Bertambah

Samri Shaputra memberikan keterangan terkait rencana penataan ulang struktur organisasi perangkat daerah (OPD) melalui penggabungan dan pemisahan fungsi dinas tanpa menambah jumlah OPD.

SAMARINDA – Perubahan susunan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda tengah dibahas sebagai upaya memperjelas pembagian tugas antardinas. Sejumlah urusan pemerintahan direncanakan mengalami penggabungan maupun pemisahan fungsi, tetapi jumlah keseluruhan OPD tetap dipertahankan.

Pembahasan tersebut dilakukan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda sebagai bagian dari proses penyesuaian regulasi mengenai struktur organisasi pemerintahan.

Anggota Bapemperda DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menjelaskan bahwa perubahan diarahkan untuk membuat pelaksanaan tugas perangkat daerah menjadi lebih terfokus.

Salah satu rencana yang mendapat perhatian adalah pemisahan urusan pariwisata dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Bidang tersebut akan digabungkan dengan urusan kebudayaan dalam satu perangkat daerah.

“Contohnya Dinas Pariwisata dan Dispora. Pariwisatanya dikeluarkan, kemudian bergabung dengan kebudayaan menjadi satu dinas,” jelas Samri.

Rencana tersebut akan memengaruhi pembagian tugas sejumlah instansi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya, direncanakan tidak lagi menangani urusan kebudayaan apabila bidang tersebut dipindahkan ke perangkat daerah yang bergabung dengan pariwisata.

Dengan perubahan itu, urusan pendidikan dapat ditangani secara lebih khusus, sementara kegiatan pariwisata dan kebudayaan berada dalam satu pengelolaan.

Selain sektor pendidikan dan pariwisata, penataan juga menyasar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB).

Salah satu alternatif yang dibahas adalah penggabungan DP2KB dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun, opsi tersebut masih perlu dikaji sebelum menjadi keputusan resmi.

Alternatif lainnya adalah menempatkan sebagian fungsi yang berkaitan dengan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Beberapa pilihan tersebut perlu dipertimbangkan secara menyeluruh agar penataan organisasi tidak menimbulkan pembagian kewenangan yang saling bertumpang tindih.

Perubahan struktur juga harus memperhatikan kelangsungan pelayanan publik. Setiap perpindahan fungsi memerlukan kejelasan mengenai perangkat daerah yang akan bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat.

Samri Shaputra menegaskan bahwa penataan organisasi tidak dimaksudkan untuk memperbesar jumlah instansi di lingkungan pemerintah kota.

“Jumlah OPD itu tidak berubah, tetap,” tegas Samri.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perubahan yang dibahas lebih diarahkan pada penyesuaian fungsi dalam struktur yang telah ada.

Dengan jumlah OPD yang tetap, penggabungan dan pemisahan urusan diharapkan dapat menciptakan pembagian pekerjaan yang lebih proporsional.

Pemerintah kota dan DPRD masih perlu membahas bentuk organisasi, nomenklatur, serta hubungan kewenangan antardinas sebelum menetapkan susunan baru.

Proses tersebut penting untuk memastikan setiap urusan pemerintahan tetap memiliki pelaksana yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila seluruh tahapan pembahasan telah selesai, perubahan struktur organisasi dapat menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menjalankan tugas dengan pembagian kewenangan yang lebih terarah.

Penataan ini diharapkan mendukung koordinasi antardinas serta menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat tanpa menambah jumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. (Adv)