SAMARINDA – Keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penyelenggaraan berbagai kegiatan di Teras Samarinda dinilai perlu diatur melalui mekanisme yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan fungsi ruang publik.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi II DPRD Kota Samarinda setelah menerima pengaduan dari Persatuan UMKM Berdaya (PUMKMB) mengenai penghentian aktivitas usaha di kawasan Teras Samarinda.
Pengaduan itu dibahas melalui audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Utama lantai II Gedung DPRD Samarinda, beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Menurutnya, persoalan utama yang menjadi dasar pengaduan telah mendapatkan kejelasan sehingga pembahasan dapat diarahkan pada langkah penyelesaian.
“Inti permasalahannya sudah jelas. Sekarang kita fokus pada penataan ke depan,” ujar Iswandi
Salah satu perhatian dalam pembahasan tersebut adalah pengaturan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kesepakatan SPKS antara Pemerintah Kota Samarinda dan Perumda Varia Niaga.
Kesepakatan itu menjadi bagian penting dalam menentukan mekanisme pengelolaan kawasan, termasuk pelaksanaan acara yang melibatkan pelaku usaha dan masyarakat.
“Pelaksanaan event harus sesuai dengan kesepakatan SPKS antara pemerintah kota dan Perumda Varia Niaga,” lanjutnya.
Menurut Iswandi, pengaturan yang lebih terperinci diperlukan agar kegiatan ekonomi dan penyelenggaraan acara tidak menimbulkan persoalan baru dalam pemanfaatan kawasan.
Penentuan lokasi kegiatan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Penyelenggara acara maupun pelaku UMKM harus memiliki kejelasan mengenai area yang dapat digunakan tanpa mengganggu akses pengunjung.
Selain lokasi, jadwal pelaksanaan kegiatan juga perlu disusun secara teratur. Pengaturan waktu dapat membantu mencegah benturan penggunaan fasilitas serta memberikan kepastian kepada pihak yang ingin menyelenggarakan kegiatan.
Teras Samarinda sebagai ruang terbuka hijau memiliki fungsi yang harus tetap dijaga. Keindahan kawasan, kebersihan lingkungan, serta kenyamanan masyarakat merupakan aspek penting dalam setiap kebijakan pengelolaan.
Di sisi lain, penyelenggaraan acara dan kegiatan perdagangan berpotensi meningkatkan aktivitas masyarakat di kawasan tersebut. Kehadiran pengunjung dapat memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan.
“Kegiatan memang bisa menarik pengunjung, tetapi estetika dan fungsi kawasan juga harus tetap dijaga,” katanya.
Iswandi menilai kedua kepentingan tersebut tidak harus dipertentangkan. Pengembangan kegiatan ekonomi dapat berjalan selama terdapat ketentuan yang jelas dan seluruh pihak bersedia mematuhinya.
Karena itu, penataan kawasan perlu dilakukan melalui pembahasan bersama pemerintah kota, pengelola, dan pihak-pihak yang memanfaatkan Teras Samarinda.
Aturan mengenai lokasi, jadwal, serta tanggung jawab penyelenggara kegiatan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menjaga ketertiban kawasan.
Pengawasan juga menjadi bagian penting dari penerapan aturan tersebut. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
“Ini akan kita rumuskan kembali dengan baik agar kedua kepentingan tidak saling berbenturan,” tegas Iswandi.
Komisi II DPRD Samarinda berharap pembahasan lanjutan dapat menghasilkan solusi yang memberikan kepastian kepada pelaku UMKM sekaligus mempertahankan fungsi Teras Samarinda sebagai fasilitas publik.
Penyelesaian persoalan tersebut tidak hanya diarahkan untuk menjawab pengaduan pedagang, tetapi juga memperbaiki pola pengelolaan kegiatan agar permasalahan serupa dapat dicegah.
Melalui penataan yang disepakati bersama, Teras Samarinda diharapkan tetap menjadi kawasan yang tertib, bersih, dan nyaman bagi pengunjung, tanpa menutup peluang masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara bertanggung jawab. (Adv)







