Samarinda – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) meminta adanya kebijakan fiskal yang lebih adaptif bagi daerah berkembang dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kalimantan Timur di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (3/8/2026).
Permintaan tersebut disampaikan Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, sebagai upaya menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur dasar di wilayahnya.
Bupati Angela Idang Belawan menghadiri rapat koordinasi bersama Sekretaris Daerah Mahulu, Stephanus Madang, dan sejumlah pimpinan perangkat daerah.
Pertemuan yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, itu diikuti seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur untuk membahas arah pengelolaan keuangan daerah serta kondisi fiskal masing-masing pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Angela menjelaskan bahwa Mahakam Ulu masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar sebagai fondasi peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.
“Namun, keterbatasan ruang fiskal menjadi tantangan dalam menjalankan berbagai program strategis,” katanya.
Menurutnya, kewajiban pemenuhan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sesuai ketentuan nasional perlu mempertimbangkan kondisi daerah yang masih membutuhkan investasi besar pada sektor infrastruktur.
“Kami masih membutuhkan dukungan fiskal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar. Di sisi lain, pemenuhan mandatory spending juga harus dilaksanakan sehingga ruang anggaran menjadi semakin terbatas,” kata Angela.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat memperjuangkan aspirasi daerah kepada Pemerintah Pusat agar kebijakan fiskal lebih mempertimbangkan karakteristik wilayah yang sedang berkembang.
Selain menyampaikan persoalan ruang fiskal, Bupati Mahulu juga mengungkapkan bahwa dana kurang salur serta Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp5 miliar belum diterima pemerintah daerah.
“Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap pelaksanaan sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan,” lanjutnya.
Rapat koordinasi diawali dengan arahan Gubernur Kalimantan Timur mengenai kondisi keuangan daerah, dilanjutkan paparan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur mengenai pendapatan daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), dan bantuan keuangan daerah.
Forum kemudian menjadi ruang diskusi bagi para kepala daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di wilayah masing-masing, sekaligus mencari solusi bersama dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam rapat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus memperjuangkan kebijakan yang mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Mahulu.
