Samarinda – Pemenuhan kebutuhan air bersih di Kalimantan Timur memasuki babak baru. Samarinda, bersama Balikpapan dan Bontang, menggagas kerja sama lintas kota dengan memanfaatkan Sungai Mahakam sebagai sumber air baku.
Rencana ini muncul sebagai jawaban atas tantangan distribusi air bersih, terutama di wilayah pesisir yang kerap mengalami krisis pasokan.
Kolaborasi ini dirancang melalui Perumdam masing-masing kota, yang akan berbagi tanggung jawab dalam pengelolaan teknis, distribusi, hingga pembiayaan operasional.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar SK, langkah tersebut merupakan strategi jangka panjang yang berpotensi menjadi solusi mendasar bagi masyarakat Kalimantan Timur.
“Langkah ini positif dan patut didukung, selama tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat. Yang terpenting adalah realisasi kerja sama ini berjalan nyata, bukan hanya rencana di atas kertas,” kata Anhar, Selasa (23/09/2025).
Meski mendukung, Anhar menekankan bahwa prioritas utama Pemkot Samarinda tetap harus memastikan distribusi air bersih di wilayahnya sendiri. Saat ini, sejumlah kawasan seperti Palaran, Samarinda Seberang, dan Loa Janan Ilir masih menghadapi keterbatasan akses meski sumber daya air melimpah.
“Ketersediaan air memang ada, tapi sebagian warga masih belum menikmati akses yang layak. Pemkot perlu segera menuntaskan kebutuhan dasar ini,” tegasnya.
Selain aspek sosial, kerja sama lintas kota ini dinilai mampu memberikan dampak ekonomi. Dengan pengelolaan air secara bersama, daerah bisa memperoleh tambahan pemasukan sekaligus memperkuat sinergi antar pemerintah kota. Namun, Anhar mengingatkan perlunya persiapan teknis yang matang, mulai dari perencanaan kapasitas pipa, sistem pengolahan, hingga skema pembagian biaya.
Langkah kolaboratif ini membawa pesan bahwa pemanfaatan Sungai Mahakam tidak hanya untuk kepentingan satu daerah, tetapi sebagai sumber daya strategis yang dapat menjawab krisis air bersih secara regional.
“Jika berhasil diwujudkan, inisiatif ini bukan hanya mensejahterakan masyarakat Kaltim, tetapi juga menjadi model pengelolaan lintas kota yang berkelanjutan,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
