Antrean BBM Jadi Perhatian, Empat SPBU Samarinda Buka 24 Jam dan Sistem Barcode Disorot

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai operasional empat SPBU selama 24 jam dapat mengurangi antrean BBM, namun perlu diimbangi dengan pengawasan sistem barcode dan fuel card agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

SAMARINDA – Upaya mengurangi antrean bahan bakar minyak (BBM) di Kota Samarinda dilakukan melalui penambahan jam operasional empat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi 24 jam. Namun, kebijakan tersebut dinilai perlu diikuti pembenahan sistem pengawasan agar distribusi BBM bersubsidi tidak mengalami persoalan dalam pelaksanaannya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai langkah PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan dan Hiswana Migas dalam memperpanjang waktu pelayanan merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Selama ini, penumpukan kendaraan pada waktu tertentu menjadi salah satu persoalan yang memengaruhi kenyamanan masyarakat ketika hendak memperoleh bahan bakar.

“Langkah ini bagus dan tanggap,” kata Iswandi di Samarinda,

Meski demikian, Iswandi mengingatkan bahwa operasional SPBU sepanjang hari tidak dapat diterapkan tanpa mempertimbangkan kesiapan distribusi dan kondisi wilayah.

Setiap daerah memiliki kebutuhan pasokan, pola konsumsi, serta kemampuan pelayanan yang berbeda. Karena itu, pelaksanaan kebijakan perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

“Jangan langsung dipaksa 24 jam seperti di Bali. Harus melihat kondisi lapangan dan kesiapan distribusi daerah masing-masing,” lanjutnya.

Menurut Iswandi, persoalan antrean BBM tidak hanya dapat diselesaikan melalui penambahan waktu pelayanan. Pengawasan terhadap transaksi pembelian juga perlu menjadi perhatian agar penyaluran bahan bakar bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.

Salah satu sistem yang dinilai membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut adalah penggunaan barcode dan fuel card. Kedua perangkat tersebut digunakan dalam mekanisme pembelian BBM untuk mengidentifikasi kendaraan serta mengatur penggunaan kuota.

Iswandi mengungkapkan bahwa dirinya menerima informasi mengenai seorang konsumen yang tidak dapat membeli BBM karena kuota pada barcode miliknya tercatat telah digunakan.

Padahal, berdasarkan pengakuan pemilik barcode, transaksi yang tercatat dalam sistem tersebut tidak pernah dilakukan.

“Saya menemukan sendiri kasus teman saya yang hendak memakai barcode, tetapi tidak bisa karena disebut sudah digunakan dua sampai tiga kali pada hari itu,” ujarnya.

Temuan tersebut menjadi alasan perlunya evaluasi terhadap mekanisme pencatatan transaksi. Iswandi menilai penyebab persoalan harus dipastikan melalui pemeriksaan agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.

“Ini perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan apakah ada kendala sistem, kelalaian prosedur di SPBU, atau tindakan penyalahgunaan oleh pihak tertentu,” tegas Iswandi.

Pemeriksaan terhadap riwayat transaksi dinilai penting untuk memastikan penggunaan kuota dapat dipertanggungjawabkan. Konsumen yang mengalami persoalan serupa juga perlu memperoleh penjelasan mengenai pencatatan pembelian pada sistem.

Selain itu, pengawasan di tingkat SPBU diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya transaksi yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan maupun ketentuan pembelian.

Sementara itu, empat SPBU yang disiapkan beroperasi selama 24 jam tersebar di sejumlah kawasan Samarinda, yakni Jalan Kesuma Bangsa, Jalan Slamet Riyadi, Jalan AW Syahranie, serta Sungai Siring di Jalan Poros Samarinda–Bontang menuju Bandara APT Pranoto.

Sebaran lokasi tersebut diharapkan dapat memberikan pilihan waktu dan tempat pengisian bahan bakar bagi masyarakat. Dengan waktu pelayanan yang lebih panjang, kendaraan berpotensi tidak lagi menumpuk pada jam operasional tertentu.

Meski demikian, ketersediaan pasokan BBM tetap menjadi faktor utama yang menentukan kelancaran pelayanan. Penambahan jam operasional harus didukung dengan kesiapan distribusi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Iswandi berharap kebijakan layanan 24 jam tidak hanya berorientasi pada pengurangan antrean, tetapi juga memperkuat ketertiban transaksi dan ketepatan penyaluran subsidi.

Koordinasi antara Pertamina, Hiswana Migas, dan pengelola SPBU diperlukan untuk memastikan sistem pelayanan berjalan secara konsisten serta setiap pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti.

Melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan distribusi yang lebih baik, operasional SPBU 24 jam diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih lancar, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat Samarinda. (Adv)

Exit mobile version