SAMARINDA – Perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dinilai perlu memberikan manfaat nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penataan tidak cukup dilakukan melalui penggantian nama instansi, tetapi harus memastikan pembagian tugas dan kewenangan menjadi lebih efektif.
Hal tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 yang tengah dilakukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda.
Anggota Bapemperda DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menjelaskan bahwa revisi regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya menyesuaikan struktur pemerintahan dengan kebutuhan organisasi saat ini.
Dalam rancangan yang dibahas, sejumlah perangkat daerah direncanakan mengalami perubahan fungsi. Penyesuaian dapat dilakukan melalui penggabungan bidang maupun penghapusan bagian tertentu dari susunan organisasi.
“Ada yang direncanakan dihapus dan ada yang dilebur,” ungkap Samri.
Menurutnya, perubahan tersebut perlu memperhatikan pembagian kewenangan agar setiap urusan pemerintahan dapat ditangani oleh perangkat daerah yang tepat.
Penataan organisasi juga diharapkan mampu memperjelas hubungan kerja antardinas. Pembagian tugas yang tidak terstruktur berpotensi menimbulkan kesulitan koordinasi dan memperpanjang proses pelaksanaan program.
Karena itu, pemerintah kota dan DPRD perlu mempertimbangkan fungsi setiap instansi sebelum menentukan bentuk organisasi yang akan diterapkan.
Salah satu aspek penting dalam pembahasan adalah rentang kendali. Perangkat daerah dengan cakupan pekerjaan terlalu luas dapat menghadapi tantangan dalam mengelola berbagai urusan yang memiliki karakter berbeda.
Namun, penambahan perangkat daerah juga bukan satu-satunya solusi. Struktur yang semakin besar tanpa pembagian tugas yang jelas justru berpotensi meningkatkan kompleksitas birokrasi.
Penyesuaian organisasi perlu diarahkan pada keseimbangan antara kebutuhan pelayanan, kemampuan koordinasi, dan efektivitas pelaksanaan tugas.
Dalam proses pembahasan, Bapemperda masih mencatat sejumlah masukan yang perlu ditindaklanjuti sebelum Raperda dapat difinalisasi.
Catatan tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan rancangan agar perubahan struktur tidak menimbulkan persoalan baru setelah diterapkan.
Samri Shaputra berharap pembahasan lanjutan dapat menghasilkan kesepakatan terhadap materi yang masih memerlukan perbaikan.
“Kalau bisa, kita langsung finalisasi,” katanya.
Finalisasi menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan susunan organisasi yang direncanakan telah melalui pembahasan yang memadai.
Setelah tahap tersebut, rancangan tetap harus mengikuti prosedur pembentukan peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Bapemperda menargetkan pembahasan revisi Perda Nomor 4 Tahun 2016 dapat diselesaikan sebelum akhir 2026.
Target tersebut diharapkan memberikan kepastian bagi pemerintah kota dalam menyiapkan penyesuaian nomenklatur, pembagian kewenangan, dan perpindahan fungsi antardinas.
Meski demikian, seluruh perubahan masih bergantung pada hasil pembahasan akhir dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan struktur yang lebih terarah, setiap perangkat daerah diharapkan dapat menjalankan tugas secara proporsional dan memiliki tanggung jawab yang jelas.
Penataan organisasi pemerintahan pada akhirnya diharapkan tidak hanya menghasilkan perubahan administratif, tetapi juga mendukung pelayanan publik yang lebih terkoordinasi dan efektif bagi masyarakat Samarinda. (Adv)
