BERI.ID – Pasar Ramadan 2026 di Kawasan GOR Segiri Samarinda dijadikan “laboratorium” untuk mendorong masyarakat beralih dari uang tunai ke pembayaran digital berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
Bukan sekadar modernisasi, melainkan jadi bagian dari strategi memperkuat transparansi ekonomi, menekan potensi kebocoran transaksi, hingga membuka akses pelaku usaha ke sistem keuangan formal.
Data Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan QRIS dalam beberapa tahun terakhir melonjak sangat signifikan, dimana hingga Semester I 2025, jumlah pengguna QRIS telah mencapai sekitar 57 juta orang dengan 39,3 juta merchant, di mana lebih dari 93 persen merupakan pelaku UMKM.
Dari sisi transaksi, QRIS juga mencatat volume yang masif. Bank Indonesia mencatat nilai transaksi mencapai sekitar 6,05 miliar transaksi dengan total Rp579 triliun hanya dalam paruh pertama 2025.
Pertumbuhan ini bahkan terus meningkat.
Sepanjang 2025, QRIS menjadi sistem pembayaran dengan pertumbuhan tertinggi, dengan lonjakan transaksi hingga sekitar 139 persen secara tahunan, didorong perluasan penggunaan oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Selain itu, melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Bank Indonesia mendorong transaksi non tunai karena dinilai mampu memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).
Transaksi yang tercatat secara digital juga memudahkan pengawasan dan audit, sekaligus membantu pelaku usaha memiliki rekam jejak keuangan yang bisa digunakan untuk mengakses pembiayaan.
Untuk itu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menilai momentum Ramadan menjadi waktu tepat untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang selama ini masih bergantung pada uang fisik.
“Kita mulai dari event seperti ini. Pelan-pelan kita biasakan masyarakat tidak lagi bergantung pada transaksi tunai,” bebernya, Jumat (20/2/2026).
Lanjutnya, digitalisasi pembayaran bukan hanya soal kemudahan, tetapi juga soal transparansi dan akuntabilitas.
Setiap transaksi yang tercatat secara digital memudahkan pengawasan sekaligus mengurangi ruang praktik ekonomi tidak resmi.
“Kalau non tunai, semuanya tercatat. Itu lebih aman, lebih jelas, dan lebih transparan,” tegasnya.
Di sisi pedagang, penggunaan QRIS dinilai memberikan manfaat langsung.
Selain mempercepat transaksi, sistem ini juga membantu pencatatan keuangan usaha secara otomatis.
Hal ini penting, terutama bagi UMKM yang ingin naik kelas dan mengakses pembiayaan dari perbankan.
Namun, tantangan utama justru berada pada pola pikir masyarakat.
Budaya transaksi tunai masih sangat kuat, bahkan melekat secara psikologis.
“Banyak yang merasa belum punya uang kalau belum pegang fisiknya. Itu yang kita ubah pelan-pelan,” kata Andi Harun.
Ia mengakui, perubahan menuju cashless society tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan proses edukasi dan pembiasaan yang konsisten, termasuk melalui event-event publik.
Pemkot juga tidak membatasi metode pembayaran digital tertentu.
Selain QRIS, masyarakat tetap bisa menggunakan berbagai platform lain seperti dompet digital dan mobile banking, selama transaksi tidak lagi bergantung pada uang tunai.
“Tidak harus satu sistem. Yang penting kita kurangi cash,” ujarnya.
Dari sisi pemerintah, digitalisasi transaksi juga memiliki implikasi besar terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Transaksi yang tercatat secara digital memudahkan pemetaan aktivitas ekonomi, sekaligus meningkatkan potensi penerimaan daerah secara lebih akurat.
Namun di lapangan, sejumlah kendala masih menjadi catatan.
Mulai dari keterbatasan jaringan internet, literasi digital pedagang, hingga praktik ekonomi informal seperti parkir liar yang masih berbasis tunai.
Jika tidak dibenahi, celah ini berpotensi menjadi titik lemah dalam upaya digitalisasi ekonomi.
“Ini bertahap. Kita perbaiki satu per satu,” tutupnya. (lis)
