Samarinda – Program Zero Tambang yang digagas Pemerintah Kota Samarinda mendapat dukungan penuh dari kalangan legislatif.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronald Lonteng, menilai langkah penghentian aktivitas pertambangan harus dibarengi dengan pemulihan serius terhadap lahan bekas galian.
Menurutnya, inisiatif ini menjadi salah satu solusi strategis untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap menghantui warga Samarinda.
“Kami mendukung penuh program Zero Tambang karena tujuannya jelas, yakni untuk mengurangi potensi banjir yang sering terjadi,” tegas Ronald, Selasa (01/08/2025).
Ia mengungkapkan, banyak lahan bekas tambang yang dibiarkan menganga tanpa reklamasi, sehingga membentuk cekungan yang justru memperparah genangan saat hujan deras.
Ia menyebutkan bahwa tanpa penanganan tepat, kerusakan ini akan menambah beban sistem drainase Kota Samarinda. Program Zero Tambang bukan keputusan mendadak.
“Pemerintah sudah menyampaikan rencana ini sejak lama. Perusahaan tambang seharusnya sudah mempersiapkan diri dan menyesuaikan,” ujarnya.
Politisi Muda Partai PDI Perjuangan ini, juga menekankan bahwa tanggung jawab reklamasi dan rehabilitasi lingkungan bukan hanya di pundak pemerintah. Perusahaan tambang wajib memulihkan lahan pascatambang menjadi ruang terbuka hijau, kolam retensi, atau kawasan konservasi air yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola ruang dan menjaga keseimbangan lingkungan. Jangan sampai Zero Tambang hanya berhenti di slogan tanpa implementasi nyata,” tegasnya.
Ronald berharap, dengan regulasi kuat dan pengawasan ketat, lahan pascatambang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menekan risiko banjir dan memperkuat ketahanan Samarinda terhadap dampak perubahan iklim.
“Ketika regulasi bagus, bisa dimanfaatkan untuk menekan resiko banjir di Samarinda,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
