SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mangkir dari panggilan Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kota Samarinda. Rencananya hari ini, Selasa (12/5/2020) tim pansus meminta penjelasan pemkot, terkait pergeseran anggaran sebesar 50 persen yang telah disahkan secara sepihak.
Ketua DPRD Kota Samarinda Siswadi menyayangkan sikap yang diberikan oleh pemkot. Karena sejatinya legislatif kota tepian ini mendukung penuh pemerintah dalam memutus mata ratai penyebaran Covid-19.
“Bahwa kami ini menyampaikan bahwa Pemkot betul-betul tertutup dalam penggunaan anggaran. Baik dalam hal pergeseran maupun penggunaannya,” kata Siswadi, saat menggelar konferensi pers di gedung lantai 2 DPRD kota Samarinda.
Siswadi mengatakan, pihaknya menaruh kecurigaan atas sikap tertutup pemkot, yang cenderung menghindar ketika diundang untuk membahas pergeseran anggaran tersebut. Dengan alasan Covid-19, padahal pihaknya sudah menyiapkan tempat yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.
Padahal Kata dia, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh staff DPRD Kota Samarinda, ada yang menampilkan aktivitas rapat dengan agenda pembahasan proyek dan pergeseran anggaran.
“Karena kami punya data dan video rapat internal yang dilakukan oleh Pemkot membahas pergeseran anggaran atau pekerjaan proyek. Kami punya buktinya,” bebernya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menambahkan keluhan yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga tidak tahu-menahu soal pergeseran anggaran. Karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sugeng Chairuddin tidak memberikan keterbuakaan terkait informasi anggaran.
Hal ini menambah kecurigaan akan indikasi permainan anggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, padahal ia ingin mendengar klarifikasi atas kekacauan yang terjadi ditengah masa pandemi saat ini.
“Hari ini pun Pemkot tidak hadir, ada yang bermain dan memanfaatkan situasi kemanusiaan seperti sekarang ini,” pungkasnya.
(Esc)
