BERI.ID – Revitalisasi Pasar Pagi Samarinda yang disebut-sebut sebagai proyek besar wajah baru perdagangan rakyat ternyata menyisakan kegelisahan mendalam di kalangan pedagang.
Salah satunya adalah Nurul, pedagang pakaian yang sudah berjualan sejak 2007.
Ia mengaku bingung dengan arah kebijakan revitalisasi.
Meski dirinya sudah memegang Surat Keterangan Tempat Usaha Berdagang (SKTUB) dan sempat memiliki dua petak lapak, hingga kini ia merasa dibiarkan dalam ketidakpastian.
“Yang kami dengar akan ada sosialisasi dan undian kios, tapi faktanya belum pernah ada kabar resmi. Kami nunggu realisasinya, kami juga butuh kepastian untuk melanjutkan usaha,” keluh Nurul, Kamis (25/9/2025).
Lebih jauh, Nurul bahkan sampai menitipkan harapan kepada media agar bisa memberi kabar jika ada perkembangan.
Akses informasi menurutnya justru lebih sering datang dari luar pemerintah ketimbang dari saluran resmi yang seharusnya terbuka bagi pedagang.
“Tolong dikabarin ya,” ucapnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda, Nurrahmani atau yang akrab disapa Yama, menegaskan bahwa proses pengundian nomor kios tidak bisa dilakukan tergesa-gesa.
Ia menyebutkan, tahapan itu baru akan dilaksanakan setelah seluruh instalasi listrik rampung dan siap digunakan.
“Begitu sistem kelistrikan tuntas, kami akan adakan sosialisasi terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa masuk ke tahap pengundian. November rencananya diresmikan dan langsung beroperasi,” terang Yama.
Sementara itu, terkait mekanisme penataan kios dipastikan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Samarinda, Marnabas Patiroy, akan berjalan adil.
Ia menegaskan data pedagang sudah terdokumentasi lengkap, mencapai sekitar 2.500 orang yang masih aktif berjualan dan memiliki SKTUB.
Melalui basis data “by name by address” itu, ia menutup kemungkinan adanya praktik jual-beli kios secara gelap.
“Kalau ada yang mencoba beli lapak dengan cara instan, sudah pasti dia sendiri yang rugi. Sistem ini dirancang untuk mencegah permainan seperti itu,” ucap Marnabas.
Marnabas juga mengingatkan bahwa revitalisasi bukanlah upaya mengubah Pasar Pagi menjadi pusat perbelanjaan modern yang membebani pedagang kecil.
Pemerintah nantinya hanya menanggung fasilitas dasar seperti penerangan dan jaringan listrik, sementara kebutuhan tambahan seperti AC atau kulkas harus ditanggung sendiri oleh pedagang.
“Kami tidak ingin pasar rakyat berubah jadi mall. Kalau biaya operasional terlalu besar, pedagang kecil yang akan jadi korban. Itu yang kami hindari,” tutupnya. (lis)
