SAMARINDA – Komisi III DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR & Pera), Selasa (16/02).
Rapat tersebut membahas terkait rencana alokasi anggaran Dinas PUPR dan Pera tahun 2021. Yang mana memperoleh alokasi anggaran total Rp1,5 Triliun. Alokasi terbesar senilai Rp681,5 miliar untuk kegiatan bidang Bina Marga.
Dari anggaran Bidang Bina Marga yang terbesar untuk membiayai program rekonstruksi jalan yang mencapai lebih dari Rp512 miliar. Ada pula Dana Alokasi Khusus (DAK) totalnya Rp120 miliar lebih.
Alokasi lainnya untuk program pembangunan jalan Rp69 miliar, pembangunan jembatan Rp24 miliar, selebihnya penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis sistem pengembangan jaringan jalan senilai Rp18 miliar.
Berikutnya pembebasan lahan atau tanah untuk penyelenggaraan jalan Rp30 miliar, survey kondisi jalan atau jembatan Rp1,9 miliar, serta pengawasan teknis penyelenggaraan jalan atau jembatan Rp26 miliar.
“Sementara untuk penanganan fisik tahun 2021 di 9 kabupaten kota, minus Bontang. Karena di Bontang tidak ada jalan yang statusnya jalan provinsi,”kata Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahri.
Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, Konsentrasi Kepala PU sekarang adalah memperbaiki jalan-jalan statusnya provinsi.
Menurut dia, karena selama ini setiap tahun ada pemeliharaan, rekonstruksi jalan. Tapi tidak Maksimal.
“Sehingga jalan jalan provinsi itu statusnya tidak mantap sehingga kita minta tadi statusnya dimantapkan,”bebernya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, terkait pengangaran sering mengalami kendala seperti tidak cukup anggaran. Sarkowi menyarankan supaya Dinas PU bisa berjuang ke APBN.
“Jadi kepala PU yang baru ini diharapkan punya terobosan, punya jaringan supaya bisa komunikasi dengan Kementerian di pusat supaya anggaran APBN bisa masuk di Kaltim,”jelasnya.
Hal itu juga ia katakan termasuk jalan nasional di Kaltim. Menurutnya itu juga supaya bisa dikomunikasikan juga PU dengan pihak Balai, Balai kementerian.
“supaya mulus, selama ini kan seperti di Kalsel jalan nasional mulus, kenapa? Karena itu terakomodir dengan baik oleh kementerian. Tapi kenapa di Kaltim jalan nasional kok banyak yang rusak. Nah ini kan perlu, dalam hal ini sebagai pemilik wilayah, statusnya memang jalan nasional tetapi lokasinya ada di Kaltim, yang merasakan juga masyarakat Kaltim sehingga perlu dilakukan komunikasi dengan pihak kementerian bahkan dengan komisi V DPR RI supaya anggaran ke kita itu program ke kita juga lebih banyak,”tutupnya. (Fran)
