SAMARINDA – Proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027 dihadapkan pada batas waktu penyelesaian yang semakin dekat. DPRD Kota Samarinda menargetkan seluruh tahapan pembahasan dapat dirampungkan agar rancangan tersebut memasuki rapat paripurna paling lambat 30 November 2026.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda, Kamaruddin, menyampaikan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 baru memasuki pertemuan awal.
Meskipun waktu penyelesaian telah ditentukan, sejumlah materi masih harus dicermati sebelum rancangan dapat dinyatakan siap untuk dibawa ke tahap pengambilan keputusan.
“Rancangan peraturan daerahnya masih melalui tahapan-tahapan. Tadi baru rapat perdana,” ujar Kamaruddin.
Dalam pembahasan awal tersebut, nilai sementara rancangan APBD Samarinda 2027 tercatat mencapai lebih dari Rp3 triliun.
Namun, besaran tersebut belum menjadi angka final karena masih memungkinkan adanya perubahan berdasarkan hasil pembahasan berikutnya.
“Angka yang ada sementara Rp3 triliun lebih. Kemungkinan masih bisa berubah,” tuturnya.
Perubahan dapat terjadi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap proyeksi pendapatan daerah, kebutuhan belanja, serta penyesuaian yang diperlukan dalam penyusunan anggaran.
Karena itu, pembahasan lanjutan menjadi bagian penting untuk memastikan rancangan anggaran dapat diselesaikan secara tepat waktu tanpa mengabaikan proses pencermatan.
Kamaruddin memperkirakan masih dibutuhkan dua kali pertemuan untuk menyelesaikan materi yang belum mencapai kesepakatan.
Rapat tersebut akan menjadi kesempatan bagi pihak terkait untuk memeriksa kembali bagian rancangan yang masih memerlukan pembahasan sebelum memasuki tahap finalisasi.
Selain memastikan kesesuaian nilai anggaran, proses tersebut juga perlu memperhatikan ketentuan penyusunan keuangan daerah.
Setelah pembahasan selesai, Raperda APBD 2027 akan diarahkan menuju rapat paripurna sebagai bagian dari tahapan pengambilan keputusan.
Kamaruddin mengingatkan bahwa jadwal paripurna harus memperhatikan tenggat yang berlaku.
“Paling lambat paripurnanya, sesuai undang-undang, tanggal 30 November 2026,” kata Kamaruddin.
Batas waktu tersebut menjadi perhatian karena seluruh catatan pembahasan perlu dituntaskan sebelum rancangan dibawa ke forum paripurna.
Penyelesaian yang tepat waktu juga diperlukan agar pemerintah kota memiliki kepastian dalam mempersiapkan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2027.
Meski nilai sementara APBD telah diketahui, DPRD belum dapat memastikan postur akhir anggaran sebelum seluruh proses pembahasan selesai.
Oleh sebab itu, dua pertemuan lanjutan yang direncanakan menjadi bagian penting dalam menentukan kesiapan rancangan menuju tahap akhir.
Kamaruddin berharap pembahasan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga penyusunan APBD 2027 tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan.
Dengan penyelesaian yang terarah, Pemerintah Kota Samarinda diharapkan dapat mempersiapkan kebutuhan anggaran tahun berikutnya berdasarkan hasil pembahasan yang telah disepakati.
Proses tersebut juga diharapkan memberikan kepastian terhadap perencanaan keuangan daerah sekaligus mendukung kesinambungan pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan di Samarinda. (Adv)
