BERI.ID – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa dua opsi perencanaan untuk eks Plaza 21 yang ditawarkan konsultan masih jauh dari kata efisien, terlebih dengan nilai anggaran Rp55 miliar hingga Rp67 miliar, yang juga dinilainya berpotensi memboroskan APBD.
Konsultan dalam hal ini menawarkan dua pilihan, yakni membongkar total bangunan lama lalu membangun struktur baru tiga lantai dengan biaya Rp67 miliar, atau mempertahankan struktur lama dengan sejumlah penguatan agar tetap aman digunakan, dengan biaya Rp55 miliar.
Andi Harun langsung mengkritik kedua opsi tersebut. Ia menilai, angka yang diajukan terlalu tinggi jika dibandingkan dengan rencana investasi swasta beberapa tahun lalu.
“Ini masih ketinggian anggarannya untuk kedua opsi ini. Karena sebelumnya, saat ada rencana swasta ingin mentransformasinya menjadi hotel, hanya dibutuhkan kurang lebih Rp35 miliar. Dengan dana sebesar itu, bisa menghasilkan hotel dengan 119 kamar dan tiga lantai parkir,” tegasnya, Senin (16/9/2025) malam.
Perbandingan ini menjadi tolok ukur penting. Baginya, meski berbeda sifat, investasi swasta berorientasi efisiensi, sementara proyek pemerintah mengikuti mekanisme harga perkiraan sendiri (HPS) yang kerap lebih tinggi, tetap tidak boleh ada pemborosan yang membebani kas daerah.
“Kalau investasi, investor pasti menekan cost seminimal mungkin. Kalau proyek pemerintah, angkanya wajar lebih tinggi karena ada perhitungan keuntungan kontraktor. Tapi tetap harus logis, jangan sampai APBD terkuras tanpa alasan yang rasional,” tegasnya lagi.
Andi Harun menekankan agar opsi kedua dikaji ulang secara lebih detail. Ia menilai, struktur Plaza 21 yang ada saat ini masih layak digunakan dengan catatan diperkuat di beberapa titik.
Melalui pendekatan itu, biaya pembangunan bisa ditekan jauh lebih rendah dibandingkan membongkar total.
“Kalau bisa, jangan dibongkar. Cukup penguatan struktur, perbaikan sisi luar, penambahan fasad, dan peremajaan interior. Gedung tetap bisa difungsikan sebagai tempat parkir, tanpa harus menguras anggaran sampai puluhan miliar lebih mahal,” jelasnya.
Selain soal efisiensi, Wali Kota juga menegaskan bahwa proyek ini harus tunduk pada aturan hukum dan kajian teknis yang matang.
“Saya minta agar angkanya benar-benar mencerminkan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Jangan asal bongkar kalau struktur lama masih bisa dipakai. Itu prinsip yang harus dipegang,” ujarnya.
Untuk memastikan perhitungan lebih objektif, Andi Harun memberikan waktu dua minggu kepada tim perencana untuk menyajikan revisi analisis, baik dari sisi teknis maupun finansial.
Ia menuntut agar paparan berikutnya lebih masuk akal dan benar-benar menggambarkan kebutuhan riil, bukan angka yang dilebih-lebihkan.
“Kita akan lihat lagi presentasi berikutnya. Saya ingin angka yang rasional, efisien, dan sesuai kebutuhan. Jangan sampai keputusan kita justru jadi beban jangka panjang bagi APBD,” tegasnya.
Andi Harun memberi sinyal tegas bahwa pihaknya tidak akan gegabah mengalokasikan anggaran besar tanpa kajian mendalam.
Plaza 21 memang mendesak untuk diberdayakan kembali, mengingat bangunan tersebut sudah lama terbengkalai.
Namun, Andi Harun menekankan bahwa transformasi aset harus dilakukan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
“APBD bukan untuk dihambur-hamburkan. Kita punya banyak kebutuhan pembangunan lain yang juga mendesak. Karena itu, setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (lis)
