BERI.ID – Implementasi kebijakan larangan penggunaan kendaraan bermotor bagi pelajar tingkat SMP hingga SMA, yang diberlakukan lewat Surat Edaran Nomor 500.11.1/021/100.05 dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menimbulkan masalah baru di lapangan.
Lahan parkir di sekolah-sekolah kini resmi dihapus, tapi moda transportasi alternatif bagi pelajar nyaris tak tersedia.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 5 Samarinda, Nani Heriyani, menyebut pihak sekolah mendukung penuh kebijakan Pemkot karena menyangkut keselamatan anak didik.
Tetapi, ia juga mengakui keresahan orang tua yang belum mendapat jawaban praktis terkait mobilitas anak-anak mereka.
“Orang tua sering bertanya, kalau anak-anak tidak boleh bawa motor, lalu bagaimana mereka bisa sampai sekolah dengan aman dan tepat waktu? Ini persoalan nyata di lapangan,” kata Nani, Jumat (3/10/2025).
Lanjutnya, pilihan menggunakan ojek online bukan solusi ideal. Selain biayanya besar, ketergantungan pada transportasi daring berpotensi menambah beban pengeluaran keluarga setiap bulan.
Sementara itu, opsi antar jemput orang tua juga sulit diwujudkan karena banyak yang bekerja penuh waktu.
“Situasi lalu lintas di jalur padat seperti Jalan Juanda juga menambah persoalan. Anak-anak sering datang terlambat karena macet,” tambah Nani.
Ia menilai, solusi paling realistis adalah transportasi umum murah atau gratis yang benar-benar dikhususkan untuk pelajar.
“Kalau ada bus sekolah gratis, orang tua pasti mendukung. Selain mengurangi biaya, juga bisa menekan risiko kecelakaan di jalan,” tandasnya.
Kritik itu ditanggapi Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, yang menyatakan pihaknya sedang menyiapkan skema uji coba bus gratis untuk pelajar, sebagai jawaban atas kekosongan moda transportasi.
“Kami sudah merancang program berbasis skema buy the service. Konsep ini memungkinkan pemerintah menyewa bus dari operator untuk melayani pelajar,” ujarnya.
Pada tahap awal, Dishub berencana menyewa 8 hingga 12 unit bus, yang difokuskan beroperasi di kawasan Samarinda Kota.
Bus akan melayani pelajar di dua waktu krusial, masing-masing 2,5 jam di pagi hari dan 2,5 jam di siang hari.
Program ini dijadwalkan uji coba pada Oktober atau November 2025 dengan masa percobaan tiga bulan. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp600–900 juta.
“Jika terbukti efektif, kita akan undang kepala sekolah untuk sosialisasi langsung kepada siswa. Nantinya, bus ini juga akan terintegrasi dengan aplikasi khusus agar terpantau tertib dan transparan,” tambahnya.
Manalu menekankan, uji coba bus pelajar bukan sekadar solusi jangka pendek, tetapi bagian dari visi besar penataan transportasi Samarinda. Wali Kota, kata dia, telah memberi lampu hijau terhadap program ini.
“Bus gratis ini bukan hanya menjawab keluhan orang tua, tapi juga langkah awal membangun transportasi publik yang aman, terjangkau, dan ramah lingkungan. Semua pelajar yang berada di jalur layanan akan bisa menggunakannya,” tutupnya. (lis)
