BERI.ID – Arah investigasi dugaan penyimpangan kredit di BPR Bank Samarinda (Perseroda) membuka kembali jejak panjang persoalan tata kelola yang telah membebani kinerja perusahaan daerah tersebut selama hampir satu dekade.
Alih-alih sekadar respons atas laporan terbaru, kasus ini sesungguhnya merupakan akumulasi dari rangkaian kelemahan pengelolaan kredit sejak 2019–2020—periode yang disebut sebagai titik awal membengkaknya kredit bermasalah dan melemahnya kontrol internal.
Sumber internal pemkot menyebut bahwa laporan evaluasi bertahun-tahun lalu sebenarnya sudah memberikan tanda merah, namun proses penegakan hukum baru bergerak kini seiring masuknya bukti-bukti yang dilengkapi oleh auditor dan penyidik.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa pemerintah kota tidak pernah menutup mata terhadap penyimpangan di tubuh BPR.
Ia mengungkapkan bahwa jauh sebelum kasus ini ramai dibicarakan, Pemkot Samarinda sudah mengantongi indikasi adanya penyalahgunaan kewenangan dalam praktik perbankan di BPR.
Ia menegaskan bahwa kinerja direksi lama memang telah lama menjadi perhatian, hingga akhirnya diputuskan diganti karena dianggap tidak mampu memperbaiki lonjakan kredit bermasalah.
“Sejak awal kami sudah mencatat ada simpangan tata kelola. Karena itu, ketika bukti awal menguat, direksi lama diberhentikan,” ujar Andi Harun, Kamis (4/12/2025).
Ia menekankan bahwa kasus pidana, baik yang berkaitan dengan dugaan korupsi maupun penggelapan aset, tidak akan dicampuri pemerintah kota. Semua jalur hukum, kata dia, wajib berjalan tanpa intervensi.
“Jalurnya sudah jelas. Ikuti proses hukum, patuhi aturan main, dan tegakkan tata kelola yang benar. Selama itu dijalankan, InsyaAllah tidak ada yang perlu ditakutkan,” tegasnya.
Lanjut Andi, akar persoalan BPR bukan semata soal ketimpangan sistem pengawasan, tetapi lebih pada integritas pejabat pengelolanya.
Aturan perbankan, menurutnya, sudah sangat ketat, tinggal bagaimana para pengambil kebijakan mematuhinya.
“Aturan bukan kurang. Yang kurang adalah kejujuran. Kalau integritasnya kuat, sistem sederhana pun akan berjalan bagus,” bebernya.
Sejalan dengan arahan Wali Kota, Asisten III Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Ali Fitri Noor, menyatakan bahwa BPR kini tengah menjalankan reposisi manajemen secara menyeluruh, bukan sekadar pemulihan kerugian lama.
Ia menyebut rencana kerja 2026 menargetkan penurunan rasio kredit macet (NPL) sampai kembali stabil pada batas kesehatan perbankan.
“Semua lini sedang kami betulkan. Fokus terbesar kami adalah menutup ruang penyimpangan kredit. Tahun 2026 NPL harus kembali masuk standar,” jelasnya.
Sebagian laba 2025, kata Ali, dialokasikan khusus untuk menutup lubang warisan periode sebelumnya. Sisanya dipersiapkan agar BPR dapat kembali menyetor dividen ke kas daerah pada 2026.
Terkait lini bisnis, Ali memastikan produksi kredit tetap berjalan, terutama kredit kecil yang menjadi core bisnis BPR selama ini.
“Kredit untuk pegawai, UMKM, dan pensiunan tetap kami buka. Termasuk skema keringanan bunga sesuai arahan Wali Kota. Jadi meski perbaikan sedang berjalan, pelayanan masyarakat tidak berhenti,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan bahwa manajemen baru didorong memperluas ruang bisnis dengan pendekatan kehati-hatian.
Menurutnya, BPR jangan hanya fokus pada pemulihan, tetapi harus bergerak lebih agresif memanfaatkan peluang yang aman dan terukur.
“Kami didorong untuk lebih progresif, selama tetap patuh pada tata kelola. Kalau kemampuan manajemen meningkat, kontribusi untuk PAD pasti pulih,” ujarnya.
Dengan bergulirnya kembali kasus penyimpangan kredit di BPR, Pemkot Samarinda menilai momentum ini harus menjadi titik balik perbaikan menyeluruh.
Evaluasi tata kelola, pengetatan pengawasan, hingga reposisi manajemen menjadi agenda yang kini berjalan paralel dengan proses hukum.
Pemerintah kota menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya tentang menindak masa lalu, tetapi memastikan agar praktik serupa tidak kembali terjadi. (lis)
