Ahmad Vananzda Usulkan Pengaturan Jam Berdagang dan Kebersihan UMKM di Teras Samarinda

Ahmad Vananzda Usulkan Pengaturan Jam Berdagang dan Sistem Kebersihan sebagai Solusi Penataan UMKM di Teras Samarinda

SAMARINDA – Pengaturan jam operasional, lokasi lapak, dan pengelolaan sampah dinilai dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Teras Samarinda. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga fungsi ruang publik tanpa menghilangkan kesempatan pedagang memperoleh penghasilan.

Wakil Ketua II DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda, menyampaikan bahwa pengelolaan kawasan Teras Samarinda perlu mempertimbangkan keseimbangan antara aktivitas masyarakat dan kegiatan perdagangan.

Sebagai ruang terbuka hijau, kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi warga yang ingin berolahraga, berekreasi, maupun mengikuti kegiatan kemasyarakatan. Karena itu, keberadaan pedagang perlu diatur agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung.

Pembahasan mengenai penataan kawasan tersebut mencuat setelah penertiban lapak UMKM dalam sebuah kegiatan di Teras Samarinda Tahap I pada 26 September 2026.

Ahmad Vananzda menilai kebijakan pemerintah kota dalam menjaga ketertiban kawasan merupakan bagian dari tanggung jawab pengelolaan fasilitas publik.

“Kalau berkaitan dengan penataan estetika kota, khususnya UMKM, memang ada pro dan kontra. Pemkot menjalankan tugas sesuai aturan dan regulasi yang ada,” kata Ahmad,

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberadaan pedagang juga perlu dipandang sebagai bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan keramaian kawasan untuk menawarkan produk dan memperoleh pendapatan.

Menurutnya, persoalan antara kepentingan penataan kota dan kebutuhan pedagang seharusnya dapat diselesaikan melalui kebijakan yang mengakomodasi kedua pihak.

“Di sisi lain, masyarakat yang mau berdagang di sana juga benar. Artinya, kita ambil jalan tengah dan jangan saling menyalahkan,” ujarnya.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pengelolaan kebersihan setelah kegiatan perdagangan berlangsung. Sampah yang ditinggalkan dapat mengurangi kenyamanan kawasan dan menambah beban pemeliharaan fasilitas publik.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ahmad Vananzda mengusulkan adanya mekanisme kebersihan yang menjadi tanggung jawab bersama pelaku UMKM.

“Mungkin bisa diatur teknisnya, apakah mereka bergantian atau menempatkan satu petugas yang digaji bersama untuk membersihkan sampah,” katanya.

Usulan tersebut dapat menjadi dasar pembentukan sistem kebersihan yang lebih teratur. Pedagang dapat menyusun jadwal bergiliran atau menyediakan petugas khusus untuk memastikan kawasan tetap bersih setelah aktivitas jual beli selesai.

Selain kebersihan, jam operasional juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Pengaturan waktu berdagang dapat membantu menghindari benturan antara kegiatan perdagangan dan aktivitas masyarakat yang memanfaatkan kawasan untuk berolahraga.

Penempatan lapak juga harus mempertimbangkan akses pengunjung. Area yang digunakan untuk berjalan kaki, berolahraga, maupun berkumpul perlu tetap tersedia sesuai fungsi utamanya.

“Dengan mengubah pola dan sistemnya, termasuk mengatur jam berdagang serta pembuangan sampah, saya pikir persoalan ini bisa ditangani kedua belah pihak,” tutur Ahmad.

Ahmad Vananzda menilai perubahan sistem pengelolaan dapat menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan penyelesaian melalui larangan berjualan secara menyeluruh.

Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan bahwa aktivitas perdagangan di Teras Samarinda merupakan salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat.

“Jangan sampai mereka keluar dari situ, sementara mereka hanya mencari sumber mata pencaharian,” tegasnya.

Ia berharap Pemerintah Kota Samarinda dapat merumuskan kebijakan yang jelas mengenai penempatan pedagang, waktu operasional, serta tanggung jawab kebersihan kawasan.

Dalam hal ini, DPRD Kota Samarinda berperan memberikan pertimbangan dan masukan, sementara keputusan teknis mengenai pengelolaan Teras Samarinda tetap berada pada pemerintah kota.

“Kita tidak setuju mereka harus keluar, tetapi Pemkot perlu mencarikan solusi. Kami di DPRD bukan lembaga teknis, kami hanya memberikan saran,” ucap Ahmad.

Dengan adanya penataan yang terarah, Teras Samarinda diharapkan dapat tetap menjadi ruang terbuka yang nyaman dan tertib bagi seluruh masyarakat. Pengaturan tersebut juga berpeluang memberikan kepastian bagi pelaku UMKM agar dapat menjalankan usaha dengan tetap memperhatikan kebersihan, keamanan, dan estetika kawasan. (Adv)