Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Nasional Aksi Tolak Omnibus Law Dibontang Digelar Mahasiswa Dengan Potong Tumpeng

Nasional, Pojok Suara, Terkini

Aksi Tolak Omnibus Law Dibontang Digelar Mahasiswa Dengan Potong Tumpeng

Sulez Escariot's

Oktober 12, 2020Oktober 12, 2020

BONTANG – Aliansi Mahasiswa Bontang Melawan lakukan aksi damai dalam penolakan terhadap omnibus law di depan kantor Walikota Lama, Gedung 3D Bontang. Aksi kedua setelah kemarin berhasil duduki kantor DPRD.

Kamis 8/10/20 lalu, setelah lakukan diskusi bersama dengan Anggota DPR Bontang. Mahasiswa dan DPR bersepakat untuk kembali menyuarakan penolakan pada hari ini.

Bedanya, hari ini massa sedikit berkurang dari jumlah sebelumnya yang mencapai tiga ratusan. Kali ini tidak sampai seratus.

Humas Aksi Saipul mengatakan berkurangnya massa aksi kali ini berangkat dari intimidasi pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya aksi tersebut.

“Akhirnya itu yang mengganggu psikologis aksi massa itu sendiri. Jadi itu membuat barisan massa berkurang,” ucap Saipul, saat ditanyai usai aksi, pada Senin (12/10/20) sore tadi.

Lebih lanjut, Saipul juga mengutarakan kekecewaan untuk anggota dewan yang tidak datang sesuai janjinya. Karena diluar ekspektasi, akhirnya massa dengan cepat ditarik mundur untuk konsolidasi ulang.

“Makanya kita tarik kembali kawan-kawan untuk berkonsolidasi kembali terkait aksi hari ini,” jelasnya.

Terkait hasil aksi hari ini, massa berjanji akan merencanakan aksi lanjutan karena tuntutan belum mencapai klimaksnya.

Saat tak lama lakukan orasi, bernyanyi mars Bontang dan lagu-lagu perjuangan. Massa akhirnya ditemui oleh salah satu Anggota DPRD Bontang yang kebetulan sedang lakukan rapat kerja. Raking dari Komisi I DPRD Bontang menyambut baik aksi massa.

Raking menjelaskan bahwa saat ini surat penolakan terhadap Omnibus Law sedang dalam proses penyampaian ke pusat. Ia meminta agar massa bersabar untuk hasilnya.

“Bahwa aspirasi akan diteruskan ke provinsi hingga ke pusat oleh pjs. Walikota,” ucap Raking.

“Semua masih dalam proses, saya minta kita tunggu saja bersama,” Raking menghimbau.

Diakhir aksi, massa dan Anggota DPR lakukan pemotongan Tumpeng, yang menjadi rangkain aksi. Tumpeng yang juga sebagai tanda peringatan ulang tahun kota Bontang yang ke 21, yang diperingati pada hari ini. (Esc)

Exit mobile version