SAMARINDA – Pemerataan kualitas pendidikan di Kota Samarinda tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas sekolah, tetapi juga pada kepastian hak dan kesejahteraan tenaga pendidik. Persoalan ini menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Samarinda setelah mencermati kondisi guru di kawasan Loa Kumbar serta tenaga pendamping anak berkebutuhan khusus (ABK).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai bahwa kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi tenaga pengajar, terutama mereka yang bertugas di wilayah terpencil dengan keterbatasan jumlah peserta didik.
Di Loa Kumbar, sebanyak delapan guru bertanggung jawab memberikan layanan pendidikan kepada 50 siswa. Dari jumlah tersebut, empat guru telah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sedangkan empat lainnya masih berstatus honorer.
Persoalan muncul karena sekolah di kawasan tersebut belum memiliki status sebagai satuan pendidikan mandiri dan masih menjadi bagian dari SDN 005 Sungai Kunjang.
“Sekolahnya juga masih filial, masih menginduk di SD 005 Sungai Kunjang. Ini menjadi dilema,” ujar Puji.
Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan data peserta didik dan administrasi tenaga pengajar masih terhubung dengan sekolah induk. Dampaknya, sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG), sertifikasi, hingga pencairan tunjangan menjadi lebih sulit dipenuhi.
Salah satu kendala yang disoroti adalah ketentuan jumlah siswa dalam rombongan belajar atau rombel. Puji menjelaskan bahwa acuan 20 peserta didik dalam satu rombel dapat menimbulkan persoalan bagi sekolah yang memiliki jumlah murid terbatas.
Ia memberikan gambaran bahwa perubahan jumlah siswa dari 60 menjadi 59 orang dapat memengaruhi penghitungan rombel yang berkaitan dengan persyaratan administrasi guru.
“Ini sistem dari pusat, ya,” katanya.
Menurutnya, penerapan kebijakan yang sama pada seluruh sekolah berpotensi menimbulkan kesenjangan apabila tidak mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah.
Sekolah di kawasan terpencil memiliki tantangan berbeda dengan sekolah di pusat kota. Jumlah penduduk yang terbatas membuat pemenuhan persyaratan administratif tertentu tidak selalu dapat dilakukan sebagaimana sekolah dengan jumlah siswa lebih banyak.
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif agar tenaga pendidik di wilayah terpencil tetap memperoleh kesempatan mengikuti sertifikasi dan menerima tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Persoalan tersebut direncanakan akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda kepada pemerintah pusat untuk mencari kemungkinan penyelesaian yang sesuai dengan kondisi Loa Kumbar.
Selain persoalan administrasi sekolah, keberlanjutan status empat guru honorer juga menjadi perhatian. Penataan tenaga non-ASN pada 2027 disebut berkaitan dengan skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Meski demikian, terdapat penyesuaian administratif yang telah memberikan kemudahan bagi tenaga pengajar di Loa Kumbar, khususnya dalam pencatatan kehadiran.
Guru tidak lagi diwajibkan mendatangi sekolah induk untuk melakukan absensi karena mekanisme pencatatan secara manual telah diperbolehkan.
“Absensi tidak harus tatap wajah, tidak harus ke sekolah induk, tapi bisa manual. Ini kan mempermudah,” ujar Puji.
Di sisi lain, Komisi IV DPRD Samarinda juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pengajar pendidikan anak usia dini (PAUD) yang mendampingi anak berkebutuhan khusus.
Puji mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang menjadi acuan dengan kebutuhan tenaga pendamping di lapangan.
Dalam pembahasan tersebut, ia menyebut jumlah peserta didik pada satu kelas PAUD berkisar antara 10 hingga 15 anak, dengan ketentuan yang dirujuk mengenai penerimaan maksimal dua anak berkebutuhan khusus.
Namun, kondisi yang ditemukan menunjukkan seorang guru dapat menangani empat hingga tujuh anak berkebutuhan khusus sekaligus.
Beban pendampingan yang cukup besar tersebut menjadi persoalan ketika tidak seluruh tenaga pengajar memperoleh insentif sesuai dengan tanggung jawab yang dijalankan.
“Sebenarnya dua guru, tapi satu orang gurunya tidak mendapatkan insentif, tidak mendapatkan haknya,” katanya.
Situasi ini dinilai perlu segera mendapatkan perhatian karena pelayanan pendidikan inklusif membutuhkan tenaga pendamping yang memadai serta dukungan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Keterbatasan tenaga pengajar dan belum terpenuhinya insentif berpotensi memengaruhi kualitas pendampingan bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus dalam proses pembelajaran.
“Kebijakan ini harus ditindaklanjuti. ABK di Samarinda kan banyak, sedangkan insentifnya tidak dibayarkan. Ini kan jadi masalah,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Kota Samarinda mengharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat menindaklanjuti persoalan tersebut melalui langkah penyelesaian yang memperhatikan kebutuhan tenaga pendidik.
Penanganan administrasi guru di Loa Kumbar serta pemenuhan insentif tenaga pendamping ABK menjadi dua hal yang perlu mendapatkan perhatian agar pemerataan pendidikan tidak hanya berorientasi pada akses belajar, tetapi juga menjamin keberlangsungan pelayanan dan kesejahteraan pengajar.
Dengan adanya kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan, tenaga pendidik diharapkan dapat menjalankan tugas secara optimal tanpa harus menghadapi hambatan administratif maupun ketidakpastian pemenuhan hak mereka. (Adv)
