SAMARINDA – Partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur seharusnya diikuti dengan jaminan perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah. Hal ini menjadi perhatian Komisi I DPRD Kota Samarinda menyusul belum tuntasnya proses administrasi pertanahan pada proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka.
Persoalan tersebut berkaitan dengan tanah milik warga yang telah diserahkan untuk pembangunan jalan, tetapi sebagian dokumen kepemilikannya belum disesuaikan dengan kondisi terbaru. Akibatnya, masyarakat berpotensi tetap menanggung kewajiban administrasi maupun perpajakan atas bidang tanah yang telah digunakan sebagai fasilitas umum.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menilai pemerintah daerah perlu memberikan kepastian kepada masyarakat yang telah bersedia menghibahkan sebagian lahannya. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah mempercepat penyelesaian dokumen hibah sekaligus pemecahan sertifikat tanah.
“Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri.
Menurutnya, proses hibah tidak seharusnya berhenti pada kesepakatan penyerahan tanah. Pemerintah juga perlu memastikan perubahan administrasi kepemilikan dilakukan agar luas tanah yang tercatat dalam sertifikat sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Ketika sebagian bidang telah berubah fungsi menjadi badan jalan, dokumen pertanahan milik warga perlu diperbarui melalui prosedur yang berlaku.
Tanpa penyesuaian tersebut, bagian tanah yang sudah dimanfaatkan untuk kepentingan umum masih dapat tercatat sebagai bagian dari kepemilikan masyarakat.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan karena warga masih menghadapi kewajiban yang dihitung berdasarkan luas tanah sebelum dilakukan pemisahan bidang.
“Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya.
Samri menekankan bahwa kepastian administrasi menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat yang telah berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Ia berpandangan bahwa kesediaan warga menyerahkan sebagian tanah untuk fasilitas publik perlu dihargai melalui proses pengurusan dokumen yang jelas dan tidak menimbulkan beban tambahan.
Karena itu, pembiayaan pemecahan sertifikat menjadi salah satu hal yang perlu dipastikan oleh Pemerintah Kota Samarinda.
Menurut Samri, masyarakat tidak semestinya menanggung biaya pengurusan yang timbul akibat penggunaan sebagian tanah mereka untuk kepentingan pembangunan pemerintah.
Komisi I mengharapkan pemerintah kota dapat menentukan perangkat daerah yang bertanggung jawab menangani proses tersebut sekaligus menyiapkan mekanisme pembiayaan yang diperlukan.
Kepastian mengenai pihak pelaksana dan sumber anggaran dinilai penting agar proses pemecahan sertifikat tidak terus mengalami penundaan.
Selain pembiayaan, kelengkapan dokumen hibah juga menjadi perhatian. Setiap bentuk persetujuan masyarakat perlu dituangkan secara resmi agar memiliki dasar administrasi yang jelas.
Kesediaan menyerahkan tanah yang baru disampaikan secara lisan perlu ditindaklanjuti melalui dokumen tertulis sesuai ketentuan pertanahan.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan tidak muncul perbedaan pemahaman mengenai batas tanah, luas bidang yang diserahkan, maupun status kepemilikannya pada kemudian hari.
Sementara itu, pembahasan mengenai persoalan lahan jalan tembus Sambutan–Merdeka belum dapat dilakukan secara menyeluruh dalam rapat Komisi I karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda tidak hadir.
Padahal, kehadiran instansi tersebut diperlukan untuk memberikan penjelasan mengenai proses perencanaan proyek, kesiapan lahan, serta tahapan administrasi yang dilakukan sebelum pekerjaan pembangunan dimulai.
Samri menyampaikan bahwa pihaknya akan kembali mengundang Dinas PUPR untuk memperoleh keterangan yang lebih lengkap mengenai persoalan tersebut.
“Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya.
Komisi I ingin memastikan penyebab belum tuntasnya sejumlah dokumen pertanahan meskipun pembangunan jalan telah dilaksanakan.
Persoalan ini sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur yang menggunakan lahan milik masyarakat.
Samri menilai penyelesaian aspek sosial dan administrasi semestinya menjadi bagian dari persiapan utama sebelum kegiatan konstruksi berjalan.
Pendataan pemilik tanah, kesepakatan penggunaan lahan, pengurusan hibah, hingga mekanisme kompensasi perlu dilakukan secara terencana agar tidak menimbulkan persoalan setelah pembangunan selesai.
“Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik harus tetap memperhatikan kepastian hukum bagi masyarakat terdampak.
Keberhasilan suatu proyek tidak cukup hanya dilihat dari tersedianya fasilitas baru, tetapi juga dari tertibnya proses administrasi dan terpenuhinya hak masyarakat yang terlibat dalam pembangunan.
Oleh sebab itu, Komisi I DPRD Samarinda mengharapkan pemerintah kota segera menyusun langkah penyelesaian yang terukur, termasuk menentukan penanggung jawab pengurusan dokumen, pembiayaan pemecahan sertifikat, serta batas waktu penyelesaiannya.
DPRD juga berencana melanjutkan pembahasan bersama instansi terkait untuk memastikan rekomendasi yang telah disampaikan memperoleh tindak lanjut.
Penyelesaian persoalan ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat yang telah menghibahkan tanahnya sekaligus menjadi pembelajaran bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur berikutnya.
Dengan administrasi pertanahan yang tertib, pembangunan fasilitas umum di Kota Samarinda diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas tanpa menimbulkan beban tambahan bagi warga yang telah mendukung pelaksanaannya. (Adv)
