SAMARINDA – Penyelesaian kewajiban pembayaran dalam proyek pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka menjadi perhatian Komisi I DPRD Kota Samarinda. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut hubungan pembayaran antara pemerintah daerah dan kontraktor pelaksana, tetapi juga berdampak pada kepastian kompensasi bagi masyarakat yang lahannya digunakan untuk pembangunan.
Hingga pembahasan terakhir dalam rapat dengar pendapat (RDP), sekitar 60 persen dari total kompensasi yang telah disepakati dengan warga disebut masih belum dibayarkan. Sementara itu, pihak kontraktor menyampaikan bahwa pelunasan kewajiban tersebut masih berkaitan dengan pembayaran pekerjaan yang belum diterima dari Pemerintah Kota Samarinda.
Kondisi ini menjadi salah satu pokok pembahasan Komisi I DPRD Kota Samarinda dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan lantai I Gedung DPRD Samarinda.
Pertemuan tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat mengenai pembayaran kompensasi dan penyelesaian administrasi hibah tanah dalam pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka.
Rapat dihadiri perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda, CV Meridian Utama Konstruksi sebagai kontraktor pelaksana, serta sejumlah warga yang terdampak pembangunan.
Namun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda tidak hadir meskipun telah menerima undangan. Ketidakhadiran tersebut membuat pembahasan mengenai sejumlah aspek kontrak dan mekanisme pembayaran pekerjaan belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menjelaskan bahwa rapat tetap dilanjutkan untuk membahas persoalan yang memungkinkan diselesaikan bersama pihak-pihak yang hadir.
“Sebenarnya tadi ada kesepakatan yang tidak melibatkan Dinas PU Samarinda. Jadi, ada yang bisa kita putuskan dan ada juga yang belum bisa diputuskan karena ketidakhadiran Dinas PUPR,” ujar Samri.
Menurutnya, salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah pelaksanaan kesepakatan kompensasi antara kontraktor dengan masyarakat pemilik lahan.
Dalam pelaksanaan pembangunan jalan tersebut, pihak kontraktor diketahui telah menyepakati nilai kompensasi yang harus dibayarkan kepada warga yang tanahnya terdampak proyek.
Akan tetapi, realisasi pembayaran hingga rapat berlangsung baru mencapai sekitar 40 persen dari keseluruhan kewajiban.
Artinya, masih terdapat kurang lebih 60 persen kompensasi yang perlu diselesaikan agar seluruh kesepakatan dengan masyarakat dapat terpenuhi.
“Kontraktor sudah melaksanakan kewajibannya, tetapi baru sekitar 40 persen yang diselesaikan. Masih ada kurang lebih 60 persen yang belum dibayar,” katanya.
Samri menyampaikan bahwa pihak kontraktor tetap menunjukkan kesediaan untuk menyelesaikan sisa pembayaran tersebut.
Dalam rapat, kontraktor menjelaskan bahwa pembayaran kompensasi yang belum terlaksana berkaitan dengan belum diterimanya pembayaran atas pekerjaan proyek dari pemerintah kota.
Pihak pelaksana menyatakan kesiapan untuk melunasi kewajiban kepada masyarakat setelah memperoleh pencairan pembayaran pekerjaan yang menjadi haknya.
“Mereka menyampaikan siap menyelesaikan karena pekerjaannya juga belum dibayar oleh pemerintah kota,” ujarnya.
Situasi tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara proses pembayaran proyek pemerintah dengan pemenuhan kewajiban kontraktor kepada masyarakat.
Ketika pembayaran pekerjaan belum diterima, penyelesaian kompensasi kepada pemilik lahan juga mengalami penundaan.
Meski demikian, Samri menilai kondisi tersebut tetap membutuhkan langkah penyelesaian yang jelas agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Ia juga menyinggung besarnya kewajiban pembayaran Pemerintah Kota Samarinda kepada sejumlah pihak ketiga yang disebut mencapai lebih dari Rp400 miliar.
Nilai tersebut disampaikan sebagai gambaran mengenai kewajiban pemerintah kepada berbagai penyedia pekerjaan yang masih perlu mendapatkan penyelesaian.
Namun, persoalan pembayaran proyek tidak seharusnya membuat pemenuhan hak masyarakat terabaikan.
Warga yang telah memiliki kesepakatan kompensasi berhak memperoleh kejelasan mengenai pelaksanaan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang dibuat.
Karena itu, Komisi I DPRD Samarinda mengharapkan pihak kontraktor dapat menyampaikan rencana pelunasan secara lebih terukur.
Kejelasan mengenai mekanisme dan waktu pembayaran diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan penyelesaian kewajiban yang masih tertunda.
Selain meminta kepastian dari kontraktor, DPRD juga akan melanjutkan pembahasan bersama Dinas PUPR Kota Samarinda.
Kehadiran perangkat daerah tersebut dinilai penting untuk memberikan penjelasan mengenai status pembayaran pekerjaan, ketentuan kontrak, serta langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan proyek.
Komisi I ingin memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai penyebab keterlambatan pembayaran dan kemungkinan penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak terkait.
Samri berharap pemerintah kota dan kontraktor dapat membangun koordinasi yang lebih baik sehingga persoalan pembayaran pekerjaan tidak terus berdampak terhadap masyarakat.
Pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka yang ditujukan untuk memperlancar mobilitas dan meningkatkan akses antarwilayah diharapkan dapat memberikan manfaat tanpa meninggalkan kewajiban kepada pemilik tanah terdampak.
Komisi I DPRD Kota Samarinda menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut melalui rapat lanjutan dan koordinasi dengan instansi terkait.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan kesepakatan yang telah dibuat antara kontraktor dan masyarakat memperoleh tindak lanjut yang jelas.
Dengan adanya kepastian pembayaran dan komunikasi yang terbuka, penyelesaian sisa kompensasi diharapkan dapat segera terlaksana sehingga masyarakat memperoleh haknya sesuai dengan perjanjian.
Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga oleh terpenuhinya seluruh kewajiban kepada masyarakat yang mendukung pelaksanaannya. (Adv)
