SAMARINDA – Upaya meningkatkan keselamatan masyarakat dari ancaman kebakaran di Kota Samarinda terus diperkuat melalui penyusunan regulasi daerah. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelamatan dan Penyelenggaraan Kebakaran kini telah menyelesaikan tahap pembahasan di DPRD setelah memperoleh kesepakatan dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat.
Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi rancangan aturan untuk memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Hukum sebelum melanjutkan proses pembentukan peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda, Kamaruddin, menjelaskan bahwa penyelesaian pembahasan merupakan hasil koordinasi antara DPRD dan sejumlah perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam bidang keselamatan bangunan, pencegahan, serta penanggulangan kebakaran.
“Sudah kita lakukan finalisasi dengan kesepakatan semua OPD yang terkait. Semua sepakat melanjutkan rancangan peraturan daerah ini ke tahap harmonisasi,” ujar Kamaruddin.
Menurutnya, keterlibatan berbagai instansi diperlukan agar aturan yang disusun tidak hanya berfokus pada penanganan kebakaran ketika peristiwa terjadi, tetapi juga memperhatikan langkah pencegahan serta kesiapan sarana keselamatan.
Sejumlah perangkat daerah yang terlibat dalam pembahasan antara lain Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pemadam Kebakaran, serta Bagian Hukum Pemerintah Kota Samarinda.
Masing-masing instansi memberikan masukan sesuai bidang tugas dan kewenangannya untuk memastikan materi rancangan dapat menjawab kebutuhan penyelenggaraan keselamatan kebakaran di daerah.
Anggota Bapemperda DPRD Samarinda juga turut membahas berbagai ketentuan agar penyusunan regulasi memiliki kesesuaian antara kebutuhan teknis dan dasar hukum yang berlaku.
Pembahasan lintas instansi tersebut menjadi penting karena risiko kebakaran dapat berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk kondisi bangunan, kelayakan instalasi listrik, ketersediaan sarana keselamatan, hingga kesiapan penyelamatan ketika keadaan darurat terjadi.
Dengan adanya pengaturan yang lebih menyeluruh, upaya pencegahan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah melalui pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait.
Selain itu, keberadaan regulasi diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan serta penanganan risiko kebakaran di lingkungan masyarakat.
Setelah melalui serangkaian pembahasan, seluruh perangkat daerah yang terlibat akhirnya mencapai kesepakatan terhadap materi rancangan.
Meski demikian, Kamaruddin menegaskan bahwa penyelesaian pembahasan di tingkat DPRD belum berarti rancangan tersebut telah resmi berlaku sebagai peraturan daerah.
Masih terdapat tahapan hukum yang harus dilalui sebelum regulasi dapat ditetapkan dan diterapkan.
“Kita pembahasan di DPRD sudah selesai. Tinggal di Kementerian Hukum untuk harmonisasi,” katanya.
Tahap harmonisasi diperlukan untuk memastikan ketentuan dalam rancangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun regulasi lain yang telah berlaku.
Melalui proses tersebut, materi raperda akan diperiksa dari sisi keselarasan hukum, kejelasan pengaturan, serta kemungkinan adanya ketentuan yang saling tumpang tindih.
Apabila ditemukan bagian yang memerlukan penyesuaian, naskah rancangan dapat disempurnakan sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya.
Proses ini diharapkan menghasilkan peraturan daerah yang memiliki dasar hukum kuat dan dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan keselamatan kebakaran di Samarinda.
Di sisi lain, penyusunan raperda tersebut juga mencerminkan pentingnya perubahan pendekatan dalam menghadapi risiko kebakaran.
Penanganan kebakaran tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan petugas dan armada pemadam ketika insiden terjadi. Langkah antisipasi melalui pengawasan keselamatan bangunan dan pemeliharaan instalasi pendukung juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan.
Karena itu, rancangan regulasi diarahkan untuk memperkuat tata kelola pencegahan, penyelamatan, serta penanganan keadaan darurat secara lebih terintegrasi.
Perhatian terhadap kelayakan fungsi bangunan dan keamanan instalasi menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.
Selain memberikan pedoman bagi perangkat daerah, aturan tersebut diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab pengelola bangunan dalam menjaga standar keselamatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kejelasan pembagian kewenangan juga diperlukan agar pelaksanaan pengawasan dan tindakan penanganan dapat berjalan lebih efektif.
Bapemperda DPRD Kota Samarinda berharap proses harmonisasi di Kementerian Hukum dapat segera diselesaikan sehingga rancangan peraturan daerah tersebut dapat melanjutkan tahapan pembentukannya.
Dengan tersusunnya regulasi yang lebih lengkap, Pemerintah Kota Samarinda diharapkan memiliki landasan yang semakin jelas dalam memperkuat pencegahan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko kebakaran.
Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah membangun sistem keselamatan yang tidak hanya mengutamakan penanganan ketika kebakaran terjadi, tetapi juga menempatkan pencegahan sebagai bagian penting dalam perlindungan masyarakat. (Adv)
