BERI.ID – Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, angkat suara atas isu yang berkembang, terkait wacana penghapusan atau penurunan drastis anggaran untuk kemitraan media dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur tahun 2025.
Ekti Imanuel menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan final mengenai pos anggaran tersebut karena pembahasan masih terus berlangsung.
Ditegaskannya, dinamika anggaran yang melibatkan banyak pihak harus dilihat secara utuh dan proporsional.
“Anggaran itu masih dibahas. Belum ada yang final. Tapi satu hal yang pasti, saya pribadi tidak pernah jauh dari media,” terangnya, Jumat (25/7/2025).
Lanjutnya, media menjadi bagian penting dari proses pembangunan, mulai dari menyampaikan program, kegiatan, hingga arah kebijakan kepada masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa peran media tidak bisa disamakan dengan sekadar pemborosan anggaran.
“Kalau media sampai tidak didukung, ini justru kemunduran dalam keterbukaan informasi. Kita di Kaltim sedang membangun, jangan sampai media malah dipukul rata,” tegasnya.
Senada, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah, juga meluruskan kabar yang menyebut bahwa anggaran media ditiadakan.
Politisi fraksi Golongan Karya (Golkar) itu menekankan, informasi yang beredar tidak sepenuhnya tepat karena keputusan akhir masih menunggu pembahasan internal TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Ia memastikan bahwa bukan berarti anggaran itu dihapus, melainkan sedang dalam tahap penyesuaian.
“Sebetulnya enggak benar kalau disebut dinolkan. Hanya saja, mungkin karena ada angka yang dianggap besar, ratusan miliar, maka perlu dilihat kembali proporsionalitasnya. Tapi bukan berarti hilang sama sekali. Media tetap mitra pemerintah yang harus dihargai,” paparnya.
Ia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran adalah bagian dari penyesuaian arah pembangunan Gubernur Kaltim saat ini yang memprioritaskan infrastruktur dan pendidikan.
Namun ia mengingatkan, dalam efisiensi tetap harus ada ruang yang wajar untuk media, agar proses pembangunan tidak kehilangan instrumen komunikasi publiknya.
“Kalau kita lihat dari prioritas Gubernur, seperti penyelesaian jalan Berau-Kutim-Bontang, ya memang butuh efisiensi. Tapi bukan berarti pos media dihapus. Ini bukan sekadar soal besar atau kecilnya dana, tapi bagaimana menjaga ekosistem informasi yang sehat,” tambahnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa selama ini media tidak hanya hadir sebagai peliput, tetapi juga sebagai penyambung lidah pemerintah kepada rakyat.
Karena itu, keputusan apapun terkait anggaran media harus dibahas secara bijak dan tidak menggeneralisasi.
“Mendukung media dengan alokasi anggaran yang wajar adalah bentuk komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik,” tutupnya. (lis)
