BERI.ID – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando, menepis isu yang menyebutkan pemangkasan total anggaran media pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap memandang media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan dan jalannya roda pemerintahan.
Dukungan anggaran, kata dia, bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari komitmen jangka panjang.
“Tidak benar jika dikatakan bahwa tidak ada anggaran, apalagi untuk tahun 2026. Itu pasti ada,” tegas Yusliando ketika ditemui, di Kantor Bappeda Kaltim, Jumat (25/7/2025).
Lanjutnya, pada tahun 2025, Pemprov Kaltim telah menyiapkan alokasi anggaran publikasi yang dinilai cukup besar dan memadai untuk kebutuhan kemitraan dengan media.
Oleh karena itu, dalam perubahan anggaran tahun berjalan, tidak ada penambahan signifikan karena pemerintah memandang postur yang ada sudah mencukupi.
“Kami nilai di 2025 sudah cukup. Tidak perlu lagi ditambah di perubahan, karena anggaran yang tersedia sudah dapat mengakomodasi aktivitas kawan-kawan media,” jelasnya.
Namun demikian, Yusliando memastikan bahwa pada tahun 2026 mendatang, Pemprov tetap akan memasukkan alokasi untuk media dalam APBD murni.
Besarannya belum final karena masih dalam tahap pembahasan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Namun ia memberi jaminan bahwa anggaran itu akan ada.
“Saya bisa yakinkan, di tahun 2026 anggaran untuk media, untuk publikasi, pasti ada. Tidak perlu khawatir, ini hanya bagian dari dinamika proses efisiensi,” tegasnya lagi.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak melihat media sekadar sebagai pihak luar, melainkan sebagai mitra kerja pembangunan yang memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik dan menjangkau masyarakat.
“Kawan-kawan media punya fungsi strategis menyampaikan informasi pembangunan, termasuk program-program pemerintahan. Pemerintah berkewajiban memastikan media bisa menjalankan fungsinya dengan dukungan yang memadai,” kata Yusliando.
Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran sejumlah media di Kaltim atas isu penghapusan total anggaran publikasi dalam dokumen perubahan APBD 2025, dimana ini juga dikaitkan dengan asisten pribadi Gubernur Kaltim, Senja yang sempat viral, sebab menghalangi kerja wartawan Senin (21/7/2025) lalu.
Untuk itu, Yusliando menilai isu tersebut sebagai bagian dari dinamika wajar dalam proses penyusunan anggaran.
“Namanya juga dinamika. Tapi prinsipnya, pemerintah tidak akan menutup mata terhadap kebutuhan media. Kami tahu bahwa untuk bisa beraktivitas, media juga perlu dukungan anggaran, dan itu akan tetap kami akomodasi,” imbuhnya.
Ia juga menyinggung bahwa dalam situasi fiskal yang semakin kompleks, efisiensi menjadi pilihan rasional.
Pemerintah, jelasnya, tidak sedang meniadakan fungsi media, tetapi sedang menyesuaikan skema prioritas anggaran tanpa menghilangkan substansi dukungan. (lis)
