BERI.ID – Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) ke DPRD memantik perdebatan publik.
Di Samarinda, isu ini dipandang sebagai soal teknis demokrasi, tetapi juga menyentuh aspek efisiensi anggaran, stabilitas sosial, hingga kualitas partisipasi politik warga.
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Samarinda, Miftahurrizqa, menilai diskursus tersebut tidak bisa disederhanakan hanya sebagai tarik-menarik kepentingan politik elite.
Kata dia, model pilkada langsung maupun melalui DPRD sama-sama memiliki konsekuensi besar yang harus dikaji secara rasional.
“Kalau bicara pilkada langsung, itu adalah ruang partisipasi rakyat yang sangat nyata. Masyarakat bisa menilai program, karakter, dan memilih pemimpinnya secara langsung. Itu nilai demokrasi yang sangat kuat,” bebernya, Jumat (16/1/26).
Namun ia juga tak menampik bahwa pilkada langsung meninggalkan persoalan serius, terutama dari sisi pembiayaan dan potensi gesekan sosial.
Anggaran yang besar, ditambah dinamika kompetisi di akar rumput, sering kali memunculkan polarisasi tajam di tengah masyarakat.
“Dari sisi efisiensi, memang harus diakui pemilihan melalui DPRD jauh lebih hemat. Selain itu, risiko konflik horizontal juga lebih kecil karena tidak terjadi benturan langsung di masyarakat bawah,” katanya.
Miftahurrizqa menegaskan, dua faktor itulah yang membuat wacana ini terus berulang dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Indonesia pernah menjalani model pemilihan oleh DPRD, kemudian beralih ke pemilihan langsung, dan kini kembali diperdebatkan.
Artinya, persoalan ini bukan isu baru, melainkan refleksi dari kegelisahan negara dalam mencari format demokrasi yang paling sehat.
Ia juga menyinggung rencana peningkatan dana bantuan partai politik, khususnya yang diarahkan untuk pendidikan politik masyarakat.
Oleh karenanya, bagi dia, kebijakan itu bisa menjadi variabel penting dalam perdebatan pilkada, karena kualitas demokrasi sangat bergantung pada seberapa kuat literasi politik warga dan seberapa sehat institusi partai.
“Kalau dana parpol benar-benar dimaksimalkan untuk pendidikan politik, itu bisa memperbaiki ekosistem demokrasi. Tapi sistem pemilihannya tetap harus mempertimbangkan banyak aspek: keuangan daerah, stabilitas sosial, legitimasi politik, sampai kepercayaan publik,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menilai partai politik akan berada di posisi kunci dalam menentukan arah kebijakan ini. Sebab, merekalah yang akan menimbang untung-rugi secara menyeluruh, baik dari sisi elektoral, finansial, maupun tekanan aspirasi masyarakat.
“Partai pasti menghitung semuanya. Mana yang lebih menguntungkan secara politik, mana yang lebih aman secara sosial, mana yang lebih efisien secara anggaran. Tapi saya yakin, suara publik tetap tidak bisa diabaikan,” tutupnya. (lis)
