BERI.ID – Dari rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) 2026, dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kota Samarinda anjlok drastis lebih dari setengahnya, dari yang semula Rp2,59 triliun pada 2025, tahun depan hanya akan tersisa Rp1,36 triliun.
Wali Kota Samarinda Andi Harun, mengatakan ini justru “peringatan keras” agar pemerintah daerah tidak terus bergantung pada dana pusat dan mulai menumbuhkan kekuatan fiskal dari dalam.
Krisis fiskal nasional ditekankannya bukan bencana, tapi pelajaran dan menjadi momentum untuk membangun imunitas ekonomi lokal dan hidup lebih disiplin.
Ia menyebut, kondisi ini harus dijadikan peluang untuk mengubah paradigma keuangan daerah.
Samarinda, kata dia, perlu berinovasi mencari sumber pembiayaan alternatif tanpa menunggu uluran tangan dari pemerintah pusat.
Salah satu gagasan besar yang kini digarap adalah pembentukan Samarinda Investment Center, lembaga yang akan mengelola aset kota agar menjadi sumber pembiayaan baru melalui kemitraan dengan dunia usaha.
“Masih banyak aset kota yang belum menghasilkan. Kita akan ubah jadi produktif. Ini bentuk nyata kreativitas lokal untuk kurangi ketergantungan pada TKD,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).
Ia juga mengingatkan, disiplin fiskal tidak hanya soal pemangkasan anggaran, tapi juga perubahan pola pikir birokrasi.
Contohnya penghematan sederhana yang bisa dimulai dari ruang kerja ASN.
“Budaya hemat di rumah bisa dibawa ke kantor. Kalau di rumah bisa matikan AC dan lampu saat tak dipakai, kenapa di kantor tidak? Ini pintu masuk untuk hidup lebih disiplin,” terangnya.
Namun efisiensi bukan satu-satunya solusi, Samarinda akan membangun kemandirian fiskal lewat kreativitas lokal dan optimalisasi sumber daya yang ada.
Andi menegaskan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan dibebankan ke masyarakat melalui pajak baru.
Sebaliknya, ia ingin mengoptimalkan sektor-sektor yang selama ini tidur, termasuk tanah aset pemerintah dan kinerja BUMD.
“Kami tidak mau sekadar menaikkan PBB. Banyak potensi lain yang bisa dikelola tanpa membebani rakyat,” katanya.
Ia kemudian menyoroti ketimpangan distribusi dana transfer pusat. Ia menilai formula perhitungan bagi hasil migas dan Dana Alokasi Umum (DAU) belum sepenuhnya adil bagi Samarinda.
Untuk itu, Pemkot akan bekerja sama dengan Universitas Mulawarman (Unmul) guna melakukan kajian akademik dan menghitung ulang potensi bagi hasil yang seharusnya diterima kota.
“Sekarang kita akan pakai data otentik, panjang pipa gas, wilayah terdampak, kontribusi ekonomi. Kita harus berani menuntut hak kita,” tegas Andi.
Meski tekanan fiskal makin besar, ia memastikan TPP ASN, gaji pegawai, dan P3K tetap aman.
Koreksi anggaran hanya dilakukan di sektor belanja modal agar daya tahan fiskal terjaga.
“Kami sudah hitung secara teknokratis. Tidak ada pengurangan TPP. Belanja modal saja yang berkurang. Tahun 2027, kita targetkan rebound,” ungkapnya.
Lanjutnya, arah kebijakan Samarinda kini berfokus pada kemandirian fiskal bertahap.
Ia mengakui, TKD 2027 kemungkinan tidak akan banyak berubah, namun Samarinda sudah menyiapkan langkah untuk memperkuat “imunitas ekonomi” dari dalam.
“Lebih baik kita memperkuat ketahanan ekonomi daripada membuang energi untuk mengeluh. Ini waktunya Samarinda berdiri di kaki sendiri,” tutupnya. (lis)
