BERI.ID – Ramainya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Samarinda tidak otomatis mencerminkan seluruh layanan berjalan efektif.
Di balik tren kunjungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, evaluasi internal justru menemukan kenyataan lain, sejumlah loket minim peminat dan dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Koordinator Pelayanan MPP Samarinda, Binti Isni Khuriyah, mengungkapkan bahwa lonjakan jumlah pengunjung memang menjadi indikator meningkatnya kepercayaan publik.
Ketika data ditelusuri lebih rinci, distribusi pengunjung tidak merata di seluruh tenant.
“Secara total grafiknya naik, tapi kalau dilihat per layanan, ada beberapa loket yang tingkat kunjungannya rendah. Ini yang menjadi bahan evaluasi kami,” bebernya, Senin (5/1/2025).
Loket yang sepi pengunjung dinilai tidak sejalan dengan tujuan MPP sebagai pusat pelayanan terpadu yang efektif dan efisien.
Keberadaan layanan dengan trafik rendah, kata Binti, justru berpotensi memboroskan sumber daya, baik ruang maupun personel.
“Kalau petugas ada setiap hari, tapi masyarakat hampir tidak datang, itu jelas tidak efisien,” tegasnya.
Berdasarkan data kunjungan sepanjang 2025, hanya segelintir layanan yang menyerap mayoritas aktivitas publik.
Lima layanan terpadat di MPP Samarinda adalah DPMPTSP, Dinas Sosial (khusus layanan BPJS PBI/KIS), BPJS Kesehatan, Kepolisian, dan Imigrasi.
Kelima loket tersebut mencerminkan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari perizinan usaha hingga jaminan sosial dan administrasi kependudukan.
“Perizinan usaha di DPMPTSP paling tinggi. Setelah itu layanan Dinsos untuk BPJS PBI, kemudian BPJS Kesehatan, Kepolisian, dan Imigrasi,” kata Binti.
Ia menilai dominasi layanan sosial dan administratif ini sekaligus menjadi cermin prioritas kebutuhan warga Samarinda.
Lonjakan kunjungan ke Dinas Sosial, misalnya, banyak dipicu oleh tingginya permintaan layanan BPJS PBI yang dibiayai pemerintah.
Sebaliknya, beberapa tenant lain tidak menunjukkan pergerakan signifikan dalam grafik kunjungan.
Kondisi ini memicu rencana penataan ulang komposisi tenant.
MPP mulai membuka opsi penggantian layanan yang dinilai kurang produktif dengan instansi yang lebih dibutuhkan publik.
Langkah tersebut dilakukan melalui mekanisme resmi, dengan menyurati lembaga pelayanan di tingkat kota, provinsi, hingga instansi vertikal.
Bukan sekadar mengisi loket kosong, melainkan memastikan setiap ruang pelayanan memiliki fungsi nyata.
“Kami ingin loket di MPP ini benar-benar hidup dan dimanfaatkan masyarakat, bukan sekadar ada,” ujar Binti.
Saat ini, MPP Samarinda menaungi 44 loket dari 43 instansi yang terintegrasi.
Namun, hasil evaluasi juga menunjukkan tidak semua loket beroperasi penuh setiap hari.
Penyesuaian jam layanan masih terjadi, terutama pada tenant dengan beban kunjungan rendah.
Di tengah evaluasi tersebut, MPP juga menyiapkan perluasan layanan strategis.
Bidang pertanahan dan PLN menjadi sektor yang tengah dijajaki untuk bergabung.
Langkah ini diproyeksikan dapat menjawab kebutuhan publik yang selama ini belum terakomodasi dalam satu atap pelayanan.
“Kami ingin MPP ini adaptif. Yang tidak efektif kami evaluasi, yang dibutuhkan masyarakat kami dorong untuk masuk,” pungkas Binti. (lis)
