BERI.ID – Rencana wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menuai penolakan.
Kali ini, sikap tegas datang dari Sugiyono, Wakil Ketua Bidang Sumber Daya DPD PDI Perjuangan Kaltim yang menilai gagasan tersebut sebagai kemunduran serius bagi demokrasi Indonesia.
Dalam pernyataannya, Sugiyono menegaskan bahwa pilkada langsung merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat yang tidak bisa ditawar dengan alasan apa pun.
Ia menyebut pengembalian pilkada ke DPRD sama saja dengan mengulang sejarah kelam demokrasi Indonesia.
“Kedaulatan rakyat bukan hal yang bisa ditawar, jika pilkada dikembalikan ke DPRD sama saja mengulang sejarah kelam demokrasi, bukan demokrasi maju,” tegasnya.
Menurut Sugiyono, demokrasi modern seharusnya memberi ruang partisipasi langsung kepada rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya.
Pemilihan langsung bukan sekadar prosedur elektoral, tetapi simbol perjuangan panjang reformasi yang diperoleh melalui pengorbanan besar, baik secara sosial maupun politik.
Ia juga mengkritik keras alasan ekonomis yang kerap dijadikan dalih untuk mengusulkan pilkada melalui DPRD, seperti efisiensi anggaran dan stabilitas politik.
Bagi Sugiyono, logika tersebut sangat berbahaya jika dijadikan dasar pengambilan kebijakan demokrasi.
“Jalan panjang perjuangan reformasi tidak boleh dihianati, apalagi alasannya hanya alasan ekonomis. Janganlah hitung untung rugi dengan kedaulatan rakyat,” lanjutnya.
Sugiyono menilai bahwa demokrasi tidak bisa diukur semata-mata dengan kalkulasi biaya dan efisiensi. Demokrasi adalah nilai, bukan proyek anggaran.
Ketika hak rakyat untuk memilih pemimpin dicabut, maka yang hilang bukan hanya proses pemilu, tetapi juga legitimasi moral dan politik dari kekuasaan itu sendiri.
Ia juga mengingatkan bahwa pilkada langsung telah menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan.
Melalui pemilihan langsung, rakyat dapat memberi mandat sekaligus hukuman politik kepada pemimpin yang gagal menjalankan amanah. Mekanisme ini, menurutnya, tidak akan berjalan efektif jika pemilihan dikembalikan ke elite politik di DPRD.
“Kalau pemimpin dipilih oleh elite, maka orientasi kekuasaannya juga akan condong ke elite. Rakyat hanya jadi objek, bukan subjek demokrasi,” ujarnya.
Sugiyono menegaskan bahwa PDI Perjuangan Kaltim berdiri tegas bersama prinsip demokrasi kerakyatan dan menolak segala bentuk kemunduran demokrasi.
Ia menyebut bahwa pilkada langsung adalah hasil konsensus reformasi yang lahir dari tuntutan perubahan sistem politik yang lebih adil, terbuka, dan partisipatif.
Di tengah dinamika politik nasional, ia mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, akademisi, dan aktivis demokrasi untuk bersuara menjaga hak pilih rakyat.
Menurutnya, diam berarti membiarkan demokrasi berjalan mundur secara perlahan namun pasti.
“Demokrasi itu bukan hadiah dari negara, tapi hasil perjuangan rakyat. Kalau hari ini kita biarkan hak itu dikurangi, besok bisa saja hak-hak lain ikut dicabut,” pungkasnya.
Penolakan ini menambah daftar suara kritis terhadap wacana pilkada lewat DPRD, yang dinilai berpotensi menggerus substansi demokrasi dan mengembalikan praktik politik tertutup yang pernah terjadi di masa lalu. (pra)
