Beri.id- Sekertaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Emira Moeis dengan tegas menolak wacana Pilkada lewat DPRD atau pemilihan tidak langsung.
“PDI Perjuangan secara tegas menolak wacana Pilkada lewat DPRD, kita tetap menginginkan pemilihan terbuka artinya pemilihan kepala daerah dipilih oleh rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, PDI Perjuangan menolak tegas wacana tersebut, sebab tidak mau melukai semangat reformasi tahun 1998.
“Demokrasi rakyat jangan diganggulah. Karena rakyat yang tahu tentang daerahnya, mereka membutuhkan pembangunan seperti apa. Terus rakyat yang tahu dengan hati nurani kira-kira siapa pemimpin yang baik dan pantas untuk memimpin pembangunan di daerahnya” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa hak demokrasi masyarakat jangan diganggu. Apalagi, kata dia, hak demokrasi bagian dari Konstitusi, dan hal itu keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan kepala daerah secara langsung.
“Kita tidak mau melawan Konstitusi. PDI Perjuangan lebih baik pikirkan gimana caranya Pemilu maupun pilkada bisa berlangsung Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil),” lanjutnya.
Tak hanya itu, Ananda juga tanggapi pernyataan alasan pilkada tidak langsung dilakukan karena biayanya terlalu tinggi, ia mengungkapkan bahwa Di Indonesia punya lembaga Bawaslu untuk bekerja dalam menghindari money politik.
“Bawaslu harus betul-betul bekerja maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebab Bawaslu pengawas pemilu. Kemudian memberikan kesadaran politik kepada masyarakat,” pungkasnya.
