BERI.ID – Di nasional, penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) di berbagai daerah, rata-rata masih berada di bawah 70 persen.
Samarinda justru muncul sebagai salah satu kota yang mampu melampaui angka tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda, Ismid Kusasih, menekankan bahwa strategi pengendalian TBC dirancang bukan hanya sebagai kewajiban pelayanan dasar, tetapi sebagai operasi kesehatan publik yang terstruktur, agresif, dan berbasis kolaborasi.
Ismid menegaskan bahwa penanganan TBC bukan sekadar tugas rutin, tetapi merupakan bagian dari 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi pemerintah daerah.
Kewajiban itu menuntut percepatan penemuan kasus di seluruh wilayah Samarinda, termasuk Palaran yang belakangan disebut memiliki laporan kasus baru.
“Secara nasional cakupan penemuan masih di bawah 70 persen, tapi Samarinda alhamdulillah tahun lalu menjadi contoh karena temuan kasus kita sudah di atas angka itu,” ujar Ismid, Jumat (28/11/2025).
Keberhasilan itu tidak datang tiba-tiba, Dinkes Samarinda bergerak dengan pendekatan berlapis.
Peran Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI), yang diketuai langsung oleh Wali Kota Samarinda, disebut menjadi salah satu pengungkit utama.
PPTI menyediakan kader-kader TBC yang tersebar di seluruh kecamatan, bekerja seperti kader posyandu, menyisir, mengajak, dan memastikan kelompok rawan mendapatkan akses skrining.
“TBC sekarang menjadi program prioritas Presiden Prabowo. Maka percepatan penemuan kasus itu penting. Kita di Samarinda sangat terbantu dengan kader-kader PPTI yang bekerja di lapangan,” katanya.
Ismid mengakui, tantangan dalam penanganan TBC tetap besar.
Meskipun fasilitas dan alat deteksi dinilai cukup, pekerjaan paling berat justru ada di ranah penemuan kasus.
Dinkes Samarinda membentuk kader TBC yang bekerja aktif di 10 kecamatan untuk mencari gejala mencurigakan, mendampingi pemeriksaan, hingga memastikan pasien mengikuti jalur pengobatan.
Selain sistem kader, Samarinda juga menjalankan strategi active case finding (ACF), pendekatan penemuan kasus secara aktif dengan menyisir permukiman, sekolah, kawasan padat, hingga perkantoran.
Program ini bahkan mendapat dukungan pendanaan dari Bank Dunia.
Setiap kasus yang ditemukan langsung diarahkan untuk memulai pengobatan di fasilitas kesehatan resmi agar tidak terjadi penularan lanjutan atau perkembangan komplikasi berat.
“ACF ini kami jalankan di seluruh kecamatan sejak awal tahun. Kalau ada temuan, tindakan medis harus dimulai di fasilitas pelayanan kesehatan. Itu wajib,” tegas Ismid.
Langkah berikutnya adalah memperluas sektor kolaborasi.
Dinkes Samarinda kini berada di posisi tiga besar nasional untuk kerja sama TBC dengan klinik swasta.
Strategi ini penting karena klinik-klinik tersebut sering menjadi tempat pertama warga mencari layanan medis.
Dengan melibatkan swasta, peluang menemukan pasien lebih awal menjadi semakin besar.
“Skrining ini penting. Semakin cepat ditemukan, semakin cepat diobati. Kita bisa cegah komplikasi, cegah penularan, bahkan pada penyakit penyerta seperti HIV, deteksi dini bisa memperpanjang harapan hidup pasien,” tambahnya.
Ismid menegaskan bahwa seluruh pendekatan ini bukan hanya untuk memenuhi target nasional, tetapi untuk memastikan penanganan TBC di Samarinda berjalan secara sistematis, konsisten, dan terintegrasi.
“Program percepatan penanganan TBC akan terus kami perluas,” tutupnya. (lis)
