BERI.ID – Kebijakan Gratispol yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menuai perhatian publik.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji memberikan penjelasan yang jauh lebih tegas, kebijakan ini lahir dari pertarungan kalkulasi fiskal, evaluasi kebijakan masa lalu, hingga ambisi jangka panjang untuk mengangkat mutu kampus-kampus di Benua Etam.
Orang nomor dua di Benua Etam itu menegaskan bahwa Pemprov Kaltim tidak sedang membuat kebijakan populis semata.
Pilihan hanya membebaskan UKT jenjang S1 bukan karena mengabaikan program studi lain, melainkan keputusan strategis yang didasarkan pada kemampuan anggaran nyata.
Menurut perhitungan, skema pembiayaan S2 dan S3 tidak akan menjangkau banyak orang.
Jumlah mahasiswa di kedua jenjang itu terlalu kecil untuk memberi dampak signifikan bagi pemerataan akses pendidikan.
Sebaliknya, jenjang S1 memiliki populasi terbesar.
Dengan menghitung jumlah mahasiswa baru setiap tahun dan nominal UKT rata-rata, Pemprov akhirnya menetapkan bahwa jenjang S1 adalah prioritas pertama yang paling mungkin diterapkan dalam kondisi fiskal sekarang.
“Dengan anggaran yang terbatas, tidak mungkin semua jenjang bisa mendapatkan. Kami harus memilih satu, dan S1 adalah level yang menurut kami paling penting. Itu hasil hitungan konkret,” tegas Seno, dalam dialog publik memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 Arusbawah.co, di Temindung Creative Hub, Kamis (20/11/2025).
Ia tidak menutup mata bahwa kebijakan ini belum sempurna.
Keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus membuka jalur evaluasi terus-menerus.
Seno bahkan meminta kritik dan masukan publik agar skema UKT gratis benar-benar menjadi kebijakan yang matang, bukan kebijakan tambal sulam.
Di sisi lain, keputusan menghapus skema beasiswa lama dalam jumlah besar juga tak lepas dari evaluasi menyakitkan.
Menurut Seno, program seperti Beasiswa Cemerlang, Stimulan, maupun Tuntas selama bertahun-tahun hanya menjangkau ribuan penerima dari ratusan ribu mahasiswa di Kaltim.
Bahkan, sebagian dianggap tidak tepat sasaran.
Karena itu, Pemprov memutuskan menggeser paradigma, dari beasiswa berbasis seleksi menuju UKT gratis berbasis pemerataan.
“Kali ini tidak ada pilih kasih. Semua mahasiswa S1 dapat. Gratispol untuk seluruh warga Kaltim yang memenuhi syarat,” tegasnya.
Syarat utama yang diberlakukan adalah kepemilikan KTP Kaltim minimal tiga tahun.
Seno menegaskan bahwa aturan ini dibuat demi menjaga keadilan fiskal karena anggaran daerah berasal dari pajak dan sumber daya lokal.
Pendatang tetap boleh menikmati manfaat, namun harus melalui masa tinggal minimal tiga tahun.
Seno juga menyoroti struktur perguruan tinggi di Kaltim yang sangat beragam.
Dari 53 perguruan tinggi negeri yang ada, mulai kampus besar, kampus menengah, kampus kecil hingga akademi yang mahasiswanya hanya puluhan semuanya diperlakukan sama.
Pemprov menegaskan bahwa tidak ada satu pun kampus yang diistimewakan.
Selama masing-masing perguruan tinggi menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pemprov, bantuan UKT akan tetap diberikan.
“Tidak ada diskriminasi universitas top atau kampus kecil. Semua sama. Selama ada PKS, mereka mendapatkan haknya,” tegas Seno lagi.
Namun ambisi terbesar Pemprov tidak berhenti pada UKT gratis.
Program ini diposisikan sebagai langkah awal untuk menaikkan mutu perguruan tinggi di Kaltim.
Seno mengungkapkan bahwa Kaltim ingin membuktikan tesis berbeda, pendidikan gratis tidak harus membuat mutu kampus merosot.
Justru sebaliknya, ia ingin program ini menjadi pemicu akreditasi kampus naik kelas.
Ia mendorong agar dosen-dosen diberikan insentif, termasuk beasiswa pendidikan lanjut hingga ke luar negeri.
Dukungan pada sumber daya manusia kampus dianggap sebagai cara paling efektif membangun kualitas akademik dalam jangka panjang.
“Target kami, dalam dua sampai tiga tahun evaluasi, kampus-kampus di Kaltim bisa naik akreditasinya. Kami ingin membuktikan bahwa kuliah gratis tidak membuat mutu turun,” pungkas Seno. (lis)
