BERI.ID – Wali Kota Samarinda Andi Harun, melontarkan pernyataan keras yang secara terbuka menyentil integritas anggota DPRD, khususnya mereka yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Kota Samarinda.
Ia menilai, akan menjadi bentuk pengkhianatan politik jika ada wakil rakyat yang justru menempatkan pokok pikiran (pokir), untuk pembangunan di luar wilayah yang memilihnya.
“Menurut saya itu terlalu berani. Beraninya kepada siapa? Terlalu berani kepada masyarakat,” tegas Andi Harun, Rabu (21/1/2026).
Bagi Andi Harun, mandat politik bukan sekadar kursi, melainkan amanah rakyat yang harus dijaga secara konkret melalui alokasi program pembangunan.
Pokir di Luar Samarinda Dinilai Mengkhianati Mandat Pemilih
Andi Harun secara gamblang menyampaikan kekhawatirannya, jika benar ada anggota DPRD dari dapil Samarinda yang menempatkan pokirnya untuk program di luar Kota Samarinda, maka itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap suara rakyat.
“Kalau masyarakat sampai menemukan jejak ada anggota DPRD dapil Samarinda yang menempatkan pokirnya bukan di Kota Samarinda, menurut saya itu sudah terlalu berani. Terlalu berani kepada rakyat,” ujarnya.
Pokir DPRD sejatinya merupakan instrumen formal bagi anggota dewan untuk memperjuangkan aspirasi konstituen.
Artinya, pokir semestinya menjadi jembatan langsung antara kebutuhan warga dan kebijakan pembangunan.
Ketika pokir dialihkan ke wilayah lain, maka fungsi representasi itu kehilangan makna.
“Masak dipilih oleh warga Samarinda, tapi pokirnya justru diperjuangkan di daerah lain? Itu tidak masuk akal,” tegasnya.
Masyarakat Diminta Mengawasi Wakilnya Sendiri
Dalam pernyataan yang jarang diucapkan oleh kepala daerah, Andi Harun justru mendorong publik dan media untuk ikut mengawasi DPRD.
Ia bahkan meminta wartawan membantu membuka fakta apabila ada praktik seperti itu.
“Tolong bantu wartawan, bantu saya, siapa saja anggota DPRD dapil Samarinda yang tidak menaruh pokirnya di Kota Samarinda. Masyarakat harus tahu,” ucapnya.
Namun, ia menegaskan bahwa pelaporan bukan ditujukan kepadanya secara pribadi, melainkan kepada publik.
“Tidak harus melapor ke saya. Laporkan ke masyarakat. Sampaikan ke publik. Ini loh wakil rakyat yang dipilih warga Samarinda, tapi memperjuangkan program di daerah lain,” katanya.
Etika Representasi Dipertaruhkan
Andi Harun menilai bahwa menempatkan pokir di luar dapil sama saja dengan mengkhianati prinsip dasar demokrasi perwakilan.
“Kita dipilih oleh rakyat. Tidak boleh kita khianati suara masyarakat,” tegasnya.
Baginya, mandat politik bukan sekadar formalitas hasil pemilu, melainkan kontrak moral antara wakil dan pemilih.
Meski bernada keras, Andi Harun tetap menyampaikan harapan bahwa kekhawatirannya tidak benar-benar terjadi.
“Ya mudah-mudahan semuanya tetap di Samarinda. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu,” tandasnya. (lis)
