Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Daerah Belum Tentukan Lokasi Debat Putaran Kedua, KPU Bontang Masih Susun Naskah

Daerah, Politik

Belum Tentukan Lokasi Debat Putaran Kedua, KPU Bontang Masih Susun Naskah

Sulez Escariot's

November 12, 2020November 12, 2020

Komisioner KPU Bontang Acis Maidy Muspa, di Kantor KPU Bontang, Jl. Awang Long Bontang Utara

Komisioner KPU Bontang Acis Maidy Muspa, di Kantor KPU Bontang, Jl. Awang Long Bontang Utara

BONTANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang tengah mempersiapkan naskah pertanyaan soal isu debat putaran kedua, yang rencananya akan dihelat pada Rabu 18 November mendatang.

Saat dikonfirmasi, Komisioner KPU Bontang Acis Maidy Muspa mengatakan naskah pertanyaan disusun oleh tim penyusun yang telah dibentuk oleh KPU. Tanpa ada campur tangan oleh KPU sendiri.

“Semua materi segmen, tema itu semua di tim penyusun,kami hanya penyelenggara,” ujar Acis sapaannya, saat di temui di Kantor KPU Bontang, jalan Awang Long, Bontang Utara, Rabu (11/11/) lalu.

Acis menyebutkan sejauh ini naskah pertanyaan masih dalam tahap penyusunan. Disusun oleh tim, dan dipastikan netralitas tim yang telah di bentuk KPU. Penyusunan sendiri terdiri atas 6 orang.

“Materi pertanyaan sudah on proses,pembuatan pertanyaan per tim bukan orang per orang, dan harus netral,” ujarnya.

Nama-nama penyusun tak jauh-jauh, yang diamanahkan oleh KPU. Jelasnya paham soal isu yang sedang berkembang di Kaltim, khususnya Kota Bontang.

Adapun nama-namanya antara lain :

Pertama, Aji Ratna Kusuma dari akademisi, Guru besar perencanaan pembangunan Fisipol, Universitas Mulawarman. Kedua, Rahmawati Thaha dari Dosen FEB UNMUL, dan Sekretaris forum CSR Kaltim. Yang ke-tiga Lilik Rukitasari dari Dosen Fakultas Hukum Unijaya Bontang. Keempat ada nama Bambang Iswanto dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Kelima Syamsul Hadi dari Dosen dan Advokat. Terakhir ada nama, Agusyani dari Dosen dan Tenaga Ahli AKD di Sekretaris DPRD Kota Bontang.

Secara teknis, nantinya naskah pertanyaan akan langsung diberikan di panggung debat, saat akan dimulainya debat kandidat.

“Tim penyusun menyerahkan materi langsung ke KPU di lokasi dan tanpa di buka kami serahkan langsung ke moderator, jadi selangnya itu bisa bersamaan, kami baru tau nanti saat soal di bacakan, tidak ada jeda,” tegasnya.

Teknis lainnya, Acis menyampaikan KPU Bontang belum bisa memastikan venue atau tempat yang akan dipakai oleh KPU. Dalam debat babak pertama KPU Gunakan Gedung Hotel Grand Mutiara.

Namun kabarnya lokasi tersebut akan digunakan untuk isolasi pasien Covid-19. Alternatifnya di Samarinda, Itupun tergantung dari izin pihak keamanan.

“Kalau di Samarinda tergantung pihak keamanan mengizinkan atau tidak,” tutupnya. (Esc)

Exit mobile version