Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

BKT Bakal Dimulai Mei 2019, DPRD Kaltim Agendakan Dengar Penjelasan Disdik Kaltim

SAMARINDA –   Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) saat ini tinggal menanti terbentuknya Badan Pengelola yang akan dibentuk Gubernur Isran Noor. Nantinya Badan tersebut yang akan mengatur dan mengelola beasiswa untuk para penerima.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim, Djoni Topan mengatakan peluncuran BKT belum bisa dilaksanakan lantaran menunggu terbentuknya Badan Pengelola dan ditandatangani Pergub BKT.

“Pergub sudah masuk di meja Gubernur tinggal tanda tangan. Selanjutnya menunggu Badan Pengelola BKT terbentuk, baru BKT bisa disosialisasi,” ungkap Djoni  Topan.

Dalam Pergub BKT, tercantum syarat yang harus dipenuhi calon penerima untuk bisa mendapatkan Beasiswa. Beasiswa ini akan diberikan dengan pola berbeda.

Pertama, Beasiswa bakal diberikan tuntas sampai penerima selesai menjalankan pendidikan. Kedua, beasiswa akan diberikan stimulan kepada penerima yang layak mendapatkan. Dalam Pergub BKT juga tercantum syarat penerima beasiswa tuntas dan stimulan.

“Pergubnya jadi satu walaupun juknisnya beda antara yang stimulan dan tuntas. Kalau untuk syarat-syaratnya ada semua di Pergub. Tapi syarat utama ya calon penerima harus sudah masuk universitas terlebih dahulu, selanjutnya akan diseleksi. Yang jelas operasional pasti Juni,” ucap Djoni.

Ia memprediksi peluncuran BKT akan digelar paling lambat Mei 2019. Pasalnya Juni 2019 sudah masuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Namun ia menegaskan, BKT akan sepenuhmya melalui Badan Pengelola, bukan lewat Disdik Kaltim.

Pasalnya Disdik Kaltim hanya bertugas menyusun teknis perumusan BKT.

“Disdik hanya menyiapkan tiga hal, yaitu Peraturan Gubernur, Petunjuk Teknis, dan Keputusan Gubernur terhadap pengelolanya. Selebihnya itu urusan Badan Pengelola yang akan dibentuk Gubernur. Anggaran tetap di Disdik,” tuturnya.

Lebih lanjut, adanya agenda eksekutif untuk program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) yang diagendakan pemerintahan Isran Noor-Hadi Mulyadi juga dapatkan tanggapan dari DPRD Kaltim.

Rusman Yaqub, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim sampaikan pihaknya akan menagih kejelasan terkait teknis dan mekanisme beasiswa tersebut.

Kabar yang beredar menurutnya masih seputaran hal umum bahwa beasiswa tersebut akan memberikan biaya kuliah sampai tuntas.

“Yang baru kita bisa kita tau hanya konsep pemerintah terkait pemberian beasiswa yang tuntas”, kata Rusman Yaqub Jumat lalu.

Logo DPRD Kaltim

Dilanjutkannya, perlu ada penjelasan detail terkait Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) tersebut.

“Harus disampaikan rules dan model pesyaratannya seperti apa, teknik rekrutmennya , bagaimana sistem pengawasannya, serta setelah lulus seperti apa”, ucapnya.

Untuk itu, Komisi IV dalam waktu dekat akan memanggil dinas terkait.

“Iya pasti, komisi IV akan memanggil disdik”,pungkasnya. (*)

 

Exit mobile version